Penggunaan Anggaran di Luar APBD Induk Jadi Tanggung Jawab Bupati Sikka

0
179
Penggunaan Anggaran di Luar APBD Induk Jadi Tanggung Jawab Bupati Sikka
Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa
Maumere-SuaraSikka.com: Tidak ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Sikka TA 2019, maka pemerintah wajib melaksanakan anggaran sebagaimana APBD Induk 2019. Penggunaan anggaran di luar APBD Induk menjadi tanggung jawab Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Sabtu (24/8). Dia memberikan keterangan pers terkait batalnya penetapan APBD Perubahan yang sedianya dilaksanakan pada Sabtu (24/8) pukul 10.00 Wita. Pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa alasan oleh Bupati Sikka, dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami ingin tegaskan bahwa Bupati yang membatalkan secara sepihak agenda penetapan APBD Perubahan. Karena itu kami tidak bertanggungjawab atas semua akibat dari pelaksanaan APBD Perubahan, karena belum ditetapkan. Jika ada anggaran yang sudah dimanfaatkan di luar APBD Induk, maka itu menjadi tanggung jawab Bupati,” seru politisi Partai Golkar itu.
Gorgonius Nago Bapa menjelaskan sebelum ini DPRD Sikka bersama pemerintah membahas anggaran mendahului perubahan yang diusulkan berbagai organisasi perangkat daerah. Dalam pembahasan itu, DPRD Sikka sudah menyepakati sejumlah anggaran yang nantinya akan masuk dalam APBD Perubahan. Hemat dia, bisa saja anggaran mendahului perubahan yang sudah ditetapkan telah direalisasikan dan dimanfaatkan oleh OPD terkait.
“Anggaran mendahului perubahan itu sah, karena sudah disetujui DPRD. Persoalannya karena APBD Perubahan belum ditetapkan karena pembatalan sepihak Bupati. Nah, kalau anggaran sudah dimanfaatkan tapi APBD Perubahan tidak ditetapkan, siapa yang bertanggungjawab? Ya Bupati harus bertanggungjawab,” tegas dia.
Dia mengatakan jika APBD Perubahan tidak ditetapkan maka pemanfaatan anggaran yang sudah disetujui saat usulan anggaran mendahului perubahan, itu artinya penyalahgunaan keuangan, karena tidak sesuai nomenklatur. Dia tidak bisa memastikan berapa banyak anggaran mendahului perubahan yang tersebar pada OPD-OPD. Hanya menurut dia berkisar mencapai Rp 1 miliar.
Gorgonius Nago Bapa menambahkan sebagaimana informasi Asisten III Setda Propinsi NTT pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa APBD Perubahan ditetapkan paling lambat tanggal 30 Agustus 2019. Jika APBD Perubahan tidak ditetapkan sampai batas waktu itu, maka pemerintah wajib melaksanakan APBD Induk.
“Jadi hal-hal yang terjadi akibat pemanfaatan anggaran mendahului perubahan, dan juga anggaran yang tidak dibicarakan melalui perubahan ini, itu semua akibatnya ditanggung oleh Bupati, karena dia secara sepihak membatalkan paripurna penetapan APBD Perubahan,” ujar dia.
Sebagaimana diberitakan, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo membatalkan agenda penetapan Perda APBD Perubahan TA 2019 yang dijadwalkan Sabtu (24/8) pukul 10.00 Wita. Pembatalan sampai waktu yang tidak ditentukan dan tanpa alasan. Informasi pembatalan disampaikan pertelepon oleh Asisten III Setda Sikka Robertus Ray kepada Sekretaris DPRD Chrispunus Angelo. Robert Ray melanjutkan pesan dari Bupati Sikka.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini