DPRD Sikka Tunda Bahas Tatib, Prioritas Selesaikan Legalitas Pimpinan Sementara

0
113
DPRD Sikka Tunda Bahas Tatib, Prioritas Selesaikan Legalitas Pimpinan Sementara
Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David
Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka bersepakat menunda pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib. Penundaan dilakukan untuk memrioritaskan penyelesaikan legalitas jabatan Pimpinan Sementara DPRD Sikka, terutama pada unsur Wakil Ketua Sementara yang dipandang ilegal.
Ihwal penundaan ini ditawarkan Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David saat memimpin rapat paripurna, Jumat (6/9). Dari tawaran ini, forum paripurna DPRD Sikka sepakat menunda pembahasan Tata Tertib.
Donatus David mengatakan penundaan sampai dengan Senin (6/9), menunggu hasil musyawarah antara 4 pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua hasil Pemilu 2019 yaitu PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Donatus David yang ditemui sebelumnya menyampaikan sedianya musyawarah empat partai politik dilaksanakan Jumat (6/9) pagi di ruang kerjanya. Namun musyawarah tidak bisa dilaksanakan karena alasan ketidakhadiran Ketua Partai Golkar Gotgonius Nago Bapa dan Ketua PKB Yoseph Ansar Rera.
Sementara itu Ketua Partai Nasdem Yoseph Ansar Rera dan Ketua Partai Hanura Fabianus Boli sejak pagi sudah mendatangi Kantor DPRD Sikka. Keduanya langsung diarahkan ke ruangan kerja Ketua Sementara DPRD Sikka. Dari Partai Golkar hadir Sekretaris Partai Golkar Yohanesa Yunus Parera dan Wakil Ketua PKB Yosep Don Bosko.
Masalah legalitas jabatan Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka ini diangkat oleh Fransiskus Stephanus Say dari Partai Gerindra. Dia menyebut jabatan yang kini disandang Yoseph Karmianto Eri dari PKN sebagai jabatan ilegal. Alasannya karena Pasal 35 Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka telah mengatur secara tegas tentang Pimpinan Sementara DPRD Sikka.
Ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperolah kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dimpimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang ditetapkan sesuai Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 165 ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten/Kota.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini