Soal Wakil Ketua Sementara, 4 Parpol Gagal Musyawarah

0
67
Soal Wakil Ketua Sementara, 4 Parpol Gagal Musyawarah
Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri
Maumere-SuaraSikka.com: Masalah legalitas Pimpinan Sementara DPRD Sikka, terutama unsur Wakil Ketua Sementara, kian meruncing. Musyawarah antara pimpinan PKB, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura gagal dilaksanakan. Agenda musyawarah akan dijadwalkan ulang pekan depan.
Musyawarah antara pimpinan 4 partai politik sedianya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9) pagi. Musyawarah tersebut difasilitasi Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David di ruangan kerjanya.
Sebelumnya, Kamis (5/9) malam, Donatus David didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri mendatangi rumah masing-masing pimpinan empat partai politik tersebut. Konsolidasi ini dilakukan dalam rangka menggelar musyawarah untuk menentukan siapa yang ditunjuk sebagai  Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka.
Ketua Partai Nasdem Yoseph Ansar Rera yang ditemui di halaman belakang Kantor DPRD Sikka, menjelaskan musyawarah tidak jadi dilaksanakan. Demikian pun Ketua Partai Hanura Fabianus Boli menyampaikan hal yang sama. Yoseph Ansar Rera dan Fabianus Boli baru saja keluar dari ruangan kerja Donatus David.
Musyawarah tidak dilaksanakan karena alasan ketidakhadiran Ketua Partai Golkar Gorgonius Nago Bapa dan Ketua PKB Yoseph Karmianto Eri. Partai Golkar mengutus Sekretaris Partai Golkar Yohanes Yunus Parera, sedangkan PKB mengutus Wakil Ketua PKB Yosep Don Bosko. Donatus David menjelaskan Ketua Partai Nasdem Yoseph Ansar Rera mengusulkan musyawarah dihadiri oleh pimpinan partai politik.
Akhirnya forum kecil ini bersepakat untuk menunda jadwal musyawarah sampai dengan Senin (9/9). Jika pimpinan partai politik berhalangan, maka bisa memberikan mandat secara tertulis kepada anggota DPRD Sikka dari partai politik tersebut.
Yoseph Ansar Rera menjelaskan selama ini tidak pernah ada musyawarah antara pimpinan PKB, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura untuk menentukan Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka. Karena itu kehadirannya untuk memenuhi undangan lisan Pimpinan Sementara DPRD untuk membicarakan persoalan yang sedang digugah dalam forum paripurna DPRD Sikka.
Yohanes Yunus Parera mengaku kecewa karena musyawarah tidak bisa dilaksanakan. Menurut dia, seharusnya musyawarah dilaksanakan saja karena utusan partai politik yang ditugaskan mengikuti musyawarah karena perintah pimpinan partai politik.
Sebelumnya, Fransiskus Stephanus Say dari Partai Gerindra mempertanyakan legalitas Pimpinan Sementara DPRD Sikka pada unsur Wakil Ketua Sementara yang sementara ini dijabat Yoseph Karmianto Eri dari PKB. Dia beralasan Pasal 35 Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka telah mengatur secara tegas tentang Pimpinan Sementara DPRD Sikka.
Ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperolah kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dimpimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang ditetapkan sesuai Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 165 ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten/Kota.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini