Pemkab Sikka Secara Sepihak Alihkan Anggaran Beasiswa
Dibaca 14 kali
Calon penerima beasiswa mendaftarkan diri di Bagian Humas dan Protokol beberapa waktu lalu
Maumere-SuaraSikka.com: Sejumlah fraksi di DPRD Sikka menggerutu atas ulah Pemkab Sikka terhadap alokasi anggaran beasiswa. Pasalnya pemerintah telah secara sepihak mengalihkan anggaran beasiswa sebesar Rp 5,9 miliar. Dana tersebut awalnya disepakati pada belanja tidak terduga, kemudian dialihkan menjadi hibah pada Bagian Kesra Setda Sikka.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mengatakan pengalihan tersebut meruakan bentuk pembangkangan pemerintah terhadap keputusan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka.
“Sangat disayangkan karena pengalihan ini terjadi secara sepihak oleh pemerintah, dan pada saat alat kelengkapan DPRD Sikka belum terbentuk,” ujar dia.
Dengan pengalihan tersebut, kata dia, maka konsep beasiswa yang sudah sepakat dikembangkan di Kabupaten Sikka menjadi sangat bertentangan, karena yang terjadi nantinya adalah dominan terbesar merupakan hibah kepada perguruan tinggi, bukan kepada penerima beasiswa.
Dia merujuk kepada Peraturan Kemendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Hal yang sama dikedepankan Ketua Fraksi PAN Phillipus Fransiskus. Fraksi PAN dengan tegas menolak rencana hibah kepada sejumlah perguruan tinggi. Hemat dia, Fraksi PAN tidak menemukan pendasaran regulasi yang tepat bagi pemerintah daerah untuk melakukan hibah kepada perguruan tinggi.
“Apalagi hibah yang dimaksud hanya sebagian kecil untuk pembayaran SPP, tetapi nominal terbesar malah untuk pembangunan gedung berbagai perguruan tinggi swasta,” tegas dia.
Phillipus Fransiskus mengutip UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 154 terkait tugas dan wewenang DPRD, di mana salah satu poinnya yakniu memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, dia menegaskan bahwa sampai detik ini pemerintah dalam hal ini Bupati Sikka tidak pernah duduk bersama DPRD Sikka baik periode lalu maupun periode sekarang untuk membicarakan berbagai rencana kerja sama dengan pihak ketiga.
“Duduk bersama untuk membicarakan berbagai rencana kerja sama dengan perguruan tinggi swasta saja tidak pernah, apalagi meminta persetujuan lembaga DPRD Sikka,” sindir dia.
Fraksi Partai Golkar juga memilih sikap menolak pengalihan anggaran beasiswa dari belanja tidak terduga menjadi hibah pada Bagian Kesra. Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis menegaskan sesuai kesepakatan TAPD dan Banggar pada periode lalu, pemanfaatan dana beasiswa haruslah dengan menggunakan peraturan daerah. Sementara hingga kini belum ada peraturan daerah terkait beasiswa dan bantuan pendidikan.
Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk segera mengajukan Ranperda Beasiswa dan Bantuan Pendidikan. Terkait Ranperda tersebut, juga disinggung Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David, yang meminta pemerintah mengajukan lagi, karena sebelumnya DPRD Sikka telah mengembalikan untuk disempurnakan.*** (eny)
