Tiga Masalah Pendidikan di Kabupaten Sikka 

0
57
Tiga Masalah Pendidikan di Kabupaten Sikka
Suasana rapat koordinasi di Aula Kantor Dinas PKO Sikka, Kamis (7/11)
Maumere-SuaraSikka.com: Pendidikan dasar dan menengah menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten. Berbagai masalah pendidikan pun terus menghantui. Di Kabupaten Sikka setidaknya terdapat tiga masalah pendidikan yang sangat mengganggu.
Masalah-masalah pendidikan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (PKO) Kabupaten Sikka Mayella da Cunha, Kamis (7/11) di Aula Kantor Dinas PKO Sikka. Dia menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi antara Bupati Sikka, Dinas PKO Sikka, dan sejumlah pimpinan yayasan sekolah swasta di Kabupaten Sikka.
Masalah yang pertama yakni kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS). Kekurangan guru PNS diakibatkan antara lain karena banyak yang telah pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri karena keuzuran jasmani, dan mutasi ke luar daerah.
Guru PNS di Kabupaten Sikka berjumlah 2.385 orang. Ribuan guru PNS itu tersebar pada 9 TK negeri, 123 TK swasta, 1.143 SD negeri, 657 SD swasta, 314 SMP negeri, dan 139 SMP swasta.
Persoalan yang berikut yakni jumlah rombongan belajar yang tidak sebanding dengan jumlah guru PNS. Untuk tingkat TK, terdpat 235 rombongan belajar, namun PNS guru jelas hanya 130 orang. Di tingkat SD negeri, terdapat 1.033 rombongan belajar dengan PNS guru kelas hanya sebanyak 446 orang. Demikian pun di tingkat SD negeri, terdapat 1.340 rombongan belajar, namun PNS guru kelas hanya 821 orang.
“Untuk dua masalah ini, Dinas PKO Sikka akan melakukan penataan ulang guru-guru PNS pada sekolah-sekolah,” demikian solusi yang disampaikan Mayella da Cunha.
Masalah pendidikan yang ketiga yakni nomor unik kepala sekolah (NUKS) dan sertifikat kepala sekolah. Mayella da Cunha menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang terbaru, seorang kepala sekolah harus melewati seleksi substansi bakal calon kepala sekolah dan mengikuti diklat calon kepala sekolah.
Dari data yang ada, diketahui untuk tingkat SD negeri dan SD swasta baru terdapat masing-masing 18 kepala sekolah yang sudah memiliki NUKS dan sertifikat kepala sekoah. Sementara di tingkat SMP, baru 13 kepala sekolah di SMP negeri yang memiliki NUKS dan sertifikat kepala sekolah.
“Kepala sekolah yang yang sudah menduduki jabatan tanpa melewati tahapan seleksi dan diklat calon kepala sekolah, diwajibkan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah selama 71 jam guna memperoleh NUKS dan sertifikat kepala sekolah,” jelas dia.
Terkait hal ini, dia mengatakan bakal calon maupun calon kepala sekolah harus lebih dulu terdata dalam Sistendik dan Simpkb. Kendala yang dia ketahui bahwa untuk mengikuti seleksi sampai diklat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini