6.270 Naker di Sikka Terima Upah di Bawah Standar

0
42
6.270 Naker di Sikka Terima Upah di Bawah Standar
Aksi damai GMNI Sikka di Gedung DPRD Sikka, Rabu (29/1)
Maumere-SuaraSikka.com: Sebanyak 6.270 tenaga kerja di Kabupaten Sikka dikabarkan menerima upah di bawah standar. Data ini dibeberkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sikka yang menggelar aksi di DPRD Sikka, Rabu (29/1).
GMNI Sikka menyebut upah minimum propinsi NTT untuk tahun 2019 sebesar Rp 1.795.000/bulan, ditetapkan berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 342/KEP/HK/2018. Sementara untuk tahun 2020, upah minimum propinsi sebesar Rp 1.950.000/bulan, sesuai SK Gubernur NTT Nomor 367/Kep/HK/2019.
“Namun di Kabupaten Sikka ini, para pekerja mendapat upah yang belum memenuhi standar upah minimum propinsi. Di sini pekerja menerima upah berkisar Rp 700.000 sampai Rp 1.100.000 walaupun masa kerja sudah lebih dari 1 tahun,” seru Ketua GMNI Sikka Alvinus Ganggung.
Persoalan mendasar yang ditemui GMNI Sikka, karena Kabupaten Sikka belum menetapkan upah minimum kabupaten, sehingga wajib mengikuti upah minimum propinsi. Sayangnya, kata dia, para pemberi kerja dengan seenaknya menetapkan upah yang jauh dari upah minimum propinsi.
“Karena itu kami mendesak DPRD Sikka dan Bupati Sikka untuk segera membahas dan menetapkan upah minimum kabupaten,” tegas Alvin Ganggung.
Lebih dari itu, lanjut Alvin Ganggung, ribuan pekerja di Kabupaten Sikka belum mendapatkan jaminan sosial, baik itu ketenagakerjaan maupun kesehatan. GMNI Sikka menyebutkan baru 1.035 dan 1.092 tenaga kerja yang terakomodir pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Terhadap kondisi ini, GMNI Sikka menduga kuat adanya konspirasi antara pemerintah dan pengusaha pemberi kerja terhadap manajemen pengupahan yang merugikan para pekerja di Kabupaten Sikka. GMNI Sikka menuding kinerja pemerintah daerah sangat lemah dan tidak mampu, dan lebih memelihara pengusaha yang berhati kapitalis.
6.270 Naker di Sikka Terima Upah di Bawah Standar
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sikka Germanus Goleng
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Germanus Goleng, mengakui ribuan tenaga kerja di Kabupaten Sikka belum mendapatkan upah sesuai standar minimum propinsi. Dia berterimakasih kepada GMNI Sikka yang sudah melakukan advokasi di bidang ketenagakerjaan.
Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka itu mengatakan pihaknya sudah terus-menerus melakukan sosialisasi kepada para pengusaha pemberi kerja. Selain itu pihaknya juga sudah bertemu dengan para pekerja.
Kendala yang ditemui, kata dia, sebagian besar pengusaha dan pekerja tidak meletakkan keterikatan pekerjaan melalui perjanjian kerja secara tertulis. Yang dilakukan selama ini, tambah dia, lebih kepada kesepakatan kerja secara lisan. Kondisi ini menyulitkan pekerja untuk membicarakan hak dan kewajiban, termasuk sistem pengupahan.
“Tidak ada kontrak kerja, hanya kesepakatan saja. Ini yang menjadi masalah ketenagakerjaan di daerah ini,” jelas Germanus Goleng.
Wakil Ketua DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri yang menerima GMNI Sikka dan memimpin audiensi bersama Dinas Nakertrans Sikka, mengaku miris dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah itu. Dia merekomendasikan Dinas Nakertrans Sikka untuk mengkaji upah minimum kabupaten, sambil terus melakukan upaya agar setiap pengusaha dan pekerja memiliki perjanjian kerja.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini