Kementerian Agama Hanya Berikan Izin kepada Pondok Pesantren yang Memenuhi Syarat

0
9
Kementerian Agama Hanya Berikan Izin kepada Pondok Pesantren yang Memenuhi Syarat
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka Antonius Nggaa Rua tatap muka dan dialog dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Magepanda, Senin (20/7)

Maumere-SuaraSikka.com: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka Antonius Nggaa Rua menegaskan Kementerian Agama hanya memberikan izin operasional kepada pondok pesantren yang memenuhi persyaratan.

Pernyataan ini disampaikan Antonius Nggaa Rua saat menerima para kepala desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan dari Kecamatan Magepanda, Senin (20/7).

Kedatangan perwakilan masyarakat ini dalam kaitan dengan rencana pembangunan pondok pesantren di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda. Masyarakat menolak rencana ini dengan berbagai alasan.

Kementerian Agama Hanya Berikan Izin kepada Pondok Pesantren yang Memenuhi SyaratDia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak berperan mendirikan pondok pesantren. Sebaliknya, pondok pesantren didirikan oleh pribadi, organisasi kemasyarakatan atau yayasan Islam. Pengelolaannya juga oleh masyarakat.

Dalam kaitan dengan itu, tambah dia, rencana pembangunan pondok pesantren di Magepanda adalah murni keinginan Yayasan Dahrul Mukhlasin Magepanda.

Kementerian Agama Hanya Berikan Izin kepada Pondok Pesantren yang Memenuhi SyaratRencananya calon pengasuh santri adalah Uztad Al-Amin, seorang alumni Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin, dan santriwati akan diasuh oleh Uztadzah Wahyuningsih, alumni Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Magelang.

“Jadi ini supaya kita sama-sama sepemahaman, bahwa Kementerian Agama tidak mendirikan pondok pesantren,” ujar dia.

Mantan Kasubag Inmas Kanwil Kementerian Agama NTT ini mengatakan peran Kementerian Agama yakni memberikan izin operasional kepada pondok pesantren yang telah memenuhi persyatatan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3668/2019 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren, lanjut dia, maka yayasan pengelola wajib mengajukan sejumlah dokumen pengusulan.

Dia menyebutkan seperti surat permohonan izin operasional yang ditandatangani kyai atau pengasuh pesantren, formulir pengajuan izin operasional, surat pernyataan komitmen untuk menyelenggarakan pondok pesantren, salinan bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf, dan surat keterangan domisili dari desa.

“Sampai saat ini yayasan tersebut belum mengajukan dokumen-dokumen dimaksud,” jelas alumni Seminari Santo Yohanes Brechamns Todabelu Mataloko itu.

Dia menambahkan juga secara fisik setidaknya harus ada 5 unsur yang terpenuhi oleh institusi pesantren, yakni ada kyai atau sebutan lain sejenis, ada santri mukim, ada bangunan fisik pondok atau asrama, ada masjid atau mushalla, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.

Pada bagian lain Antonius Nggaa Rua memberikan apresiasi kepada perwakilan masyarakat yang membangun dinamika pondok pesantren melalui dialog dengan menempatkan toleransi sebagai azas utama.

“Sebagai Kepala Kantor, saya apresiasi inisiatif warga Magepanda yang datang bertatap muka dan berdialog dengan kami. Ini momen efektif untuk samakan persepsi agar kemudian tidak menimbulkan gonjang-ganjing di tengah masyarakat,” ungkap dia.

Dia mengatakan bahwa kegelisahan dan keresahan masyarakat Magepanda, serta sikap penolakan atas rencana pembangunan pondok pesantren, menjadi salah satu pertimbangan penting Kementerian Agama dalam memberikan izin operasional.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini