PKPI Sikka Desak Pemerintah Akomodir Ketua PN Maumere ke Komposisi Forkopimda

0
9
PKPI Sikka Desak Pemerintah Akomodir Ketua PN Maumere ke Komposisi Forkopimda
Politisi PKP Indonesia Sikka Alfridus Melanus Aeng

Maumere-SuaraSikka.com: PKP Indonesia Kabupaten Sikka mendesak pemerintah daerah setempat mengakomodir Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk masuk dalam komposisi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hal ini disampaikan politisi PKPI Sikka Alfridus Melanus Aeng, yang juga adalah anggota DPRD Sikka, Rabu (29/7) di Kantor DPRD Sikka.

Penegasan Dus Aeng ini untuk mengoreksi Keputusan Bupati Sikka Nomor 150/HK/2020 tentang Susunan dan Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Sikka.

Dalam keputusan tersebut, Forkopimda beranggotakan 9 orang, di mana Bupati Sikka menjabat sebagai Ketua Forkopimda.

Sedangkan 8 anggota adalah Wakil Bupati Sikka, Ketua DPRD Sikka, Wakil Ketua DPRD Sikka, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, Kepala Kepolisian Resor Sikka, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Maumere, dan Komandan Distrik Militer 1603 Sikka.

Keputuaan ini merujuk kepada Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dus Aeng mengatakan bahwa benar terkait Forkopimda diatur berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dia mengatakan ayat (3) Pasal 26 menyebutkan anggota Forkopimda Propinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah.

Dari uraian ayat (3), kata dia, ada unsur-unsur yang terdapat pada Pimpinan DPRD, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah.

Unsur Pimpinan DPRD, kata dia, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Lalu, unsur Pimpinan Kejaksaan terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Militer.

Sedangkan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah unsur-unsurnya adalah Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Distrik Militer, dan Komandan Pangkalan Angkatan Udara.

“Yang disebutkan pada ayat 3 adalah Pimpinan Kejaksaan, bukan Kepala Kejaksaan. Nah, Pimpinan Kejaksaan itu ada unsur-unsurnya, antara lain Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyertakan unsur-unsur dalam Pimpinan Kejaksaan ke dalam Forkopimda Sikka,” terang Dus Aeng.

Dus Aeng meminta Bagian Pemerintahan Umum Setda Sikka yang mengurus segala hal terkait Forkopimda Sikka untuk segera mengkajinya kembali.

Dia menyarankan agar segera berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda Propinsi NTT guna mendapatkan kepastian tentang hal ini.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini