PAN Sebut Tim Aprisal Salah dan Bohong

0
198
PAN Sebut Tim Aprisal Salah dan Bohong
Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi PAN DPRD Sikka menyebut Tim Aprisal melakukan kesalahan dan pembohongan dalam survei untuk menetapkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Sikka.

Pandangan politik ini dikedepankan Fraksi PAN melalui pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Sikka tahun 2021, Kamis (19/11) malam.

Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi menyayangkan Tim Aprisal yang tidak melakukan survei di Jalan Raja Centis sebagai Central Bisnis Distrik di Kabupaten Sikka.

Justeru sebaliknya Tim Aprisal melakukan survei di Jalan Gajah Mada. Anehnya, dalam laporan, Tim Aprisal menyebut Jalan Gajah Mada terletak di Kelurahan Waioti, padahal sesungguhnya terletak di Kelurahan Madawat.

Lebih dari itu, angka acuan yang dipakai untuk harga tanah sebesar Rp 1 juta dan harga bangunan sebesar Rp 5 juta, menurut Fraksi PAN adalah angka abal-abal.

Menurut Fraksi PAN, jika Central Bisnis Distrik yang akan diambil sebagai angka perhitungan, maka nilai tanah tertinggi Rp 2.127.660 di Jalan Gajah Mada, dan nilai bangunan tertinggi Rp 8.444.167 di Jalan Eltari.

Menyikapi hasil survei yang salah dan bohong ini, Fraksi PAN menyayangkan sikap pemerintah daerah setempat yang tetap menggunakan sebagai acuan untuk menetapkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Sikka.

“Survei ini menelan biaya Rp 500 juta lebih. Terkesan pemerintah tidak menghiraukan nilai uang yang dibayarkan kepada Tim Aprisal, padahal hasil survei tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tukas Charles Bertrandi.

Untuk meyakinkan pemerintah daerah, Fraksi PAN lalu “membocorkan” hasil konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan Perwakilan NTT beberapa hari lalu. Konsultasi ini melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD Sikka dan Bupati Sikka.

Dari konsultasi tersebut, jelas Charles Bertrandi, BPK secara tegas mendasarkan kepada regulasi utama yaitu PP Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan san Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, secara khusus pada Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (6).

Dia menyebutkan dalam perhitungan besarnya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, BPK sama sekali tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa Tim Penilai Independen atau Tim Aprisal.

Sebaliknya, kata Charles Bertrandi, BPK mempersilakan dan menghormati pemerintah daerah menggunakan Tim Teknis dari pemerintah daerah guna melakukan kajian perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini