Busyet! Tenaga Honor di Sikka Serap Anggaran Rp 50 Miliar

0
2854
Anggota DPRD Sikka Filario Charles Bertrandi

Maumere.-SuaraSikka.com: Tenaga honor di Kabupaten Sikka kini berjumlah 2.000-an. Alhasil setiap tahun menyerap anggaran mencapai Rp 50 miliar.

Tenaga honor sekian banyak orang ini, tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Anggota DPRD Sikka Filario Charles Bertrandi menyebut lonjakan paling tajam saat kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.

“Meningkat tajam di saat Roma. Dan saya lihat hanya orang-orang di sekitar itu saja,” ungkap Sekretaris Fraksi PAN itu saat rapat dengar pendapat antara DPRD Sikka dan Bagian Umum Setda Sikka, Senin (12/4).

Dia menggambarkan grafik kenaikan beban anggaran untuk tenaga kontrak. Pada akhir tahun 2018, kata dia, menyedot anggaran Rp 22 miliar.

“Tahun 2021 ini, belanja honor non PNS hampir Rp 50 miliar. Kenaikan 100 persen,” ujar dia prihatin.

Charles mengaku heran karena selama ini dalam pembahasan anggaran atau rapat kerja bersama mitra pemerintah, belum ada satu pun OPD yang berteriak meminta tenaga kontrak.

“Ko, sekarang semua OPD lomba-lomba terima kontrak daerah? Analisis kebutuhan dari mana? Siapa yang buat analisa perekrutan?” tanya dia heran.

Politisi dari Kecamatan Lela itu semakin heran karena belum pernah sekali pun mendengar pemerintah membuka lowongan menerima tenaga kontrak.

“Saya tidak pernah baca di media apapun pemerintah buka lowongan untuk tenaga kontrak. Tiba-tiba saja jumlahnya makin bertambah banyak. Artinya yang dilakukan ini tidak transparan,” ungkap dia.

Dia lalu membandingkan perekrutan Banpol di zaman Bupati Yoseph Ansar Rera. Saat itu analisi kebutuhan jelas. Dan DPRD Sikka menyetujui kebijakqn yang dilakukan.

Charles kemudian mengajak DPRD Sikka melakukan pengusutan terhadap proses perekrutan tenaga honor di Kabupaten Sikka.

Dia mengusulkan lembaga perwakilan rakyat itu segera mengagendakan untuk memanggil Sekda, BKDPSDM, dan OPD-OPD.

“Kita usut ini, kalau kita mau kabupaten ini bersih. Kita bersih-bersih tenaga honor. Yang diterima harus sesuai kebutuhan. Jangan karena ini saudara saya, lalu angkat taruh saja,” tegas dia.

Anggota DPRD Sikka Antonius Hendrikus Rebu mengingatkan pemerintah akan rekomendasi Biro Keuangan Setda NTT yang meminta tidak lagi mengangkat tenaga kontrak.

“Di DPRD ini kami butuh klining servis. Tapi karena patuh terhadap rekomendasi Biro Keuangan NTT, jadi tidak diusulkan. Lalu di mana kepatuhannya pemerintah,” sentil dia.

Sejumlah anggota DPRD Sikka juga menyoroti membengkaknya jumlah tenaga honor. Sebagian besar mendorong untuk mengagendakan rapat dengar pendapat.

“Belanja modal kita kecil, tapi bayar tenaga kontrak hampir Rp 50 miliar. Kalau tambah terus tenaga kontrak, lama-lama pemerintah ini hanya urus tenaga kontrak saja,” ketus Ketua Fraksi PKB Yoseph Don Bosko.

Alfridus Melanus Aeng, politisi PKPI Sikka, mengingatkan pemerintah akan kondisi keuangan daerah.

Asisten 3 Setda Sikka Robertus Ray memastikan bahwa semestinya pengangkatan tenaga kontrak daerah sudah dilarang, dengan batas waktu terakhir tahun 2018. Jika ada perekrutan di atas tahun 2018, dia menduga karena alasan kebutuhan.

“Mungkin karena alasan kebutuhan tadi, maka semua perangkat daerah dengan caranya masing-masing mulai merekrut untuk kebutuhan mereka,” ujar dia.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur tentang perekrutan tenaga kontrak. Regulasi hanya mengatur untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini