Guru Honor Dibayar Rp 500 Ribu, Tenaga Kontrak Rujab Terima Rp 1,7 Juta

0
1929
Guru Honor Dibayar Rp 500 Ribu, Tenaga Kontrak Rujab Terima Rp 1,7 Juta
Asisten 3 Setda Sikka Robertus Ray dan Kabag Umum Bernadus Absalon Parera saat RDP bersama DPRD Sikka, Senin (12/4)

Maumere-SuaraSikka.com: Insentif honorer di Kabupaten Sikka belum ada standar yang sama. Seorang guru honor dibayar Rp 500 ribu, sementara tenaga kontrak di Rujab Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka terima Rp 1.795.000.

Perbedaan insentif yang jauh ini, sempat terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sikka dan Bagian Umum Setda Sikka, Senin (12/4).

Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus

Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus mengaku miris dengan perbedaan penerapan insentif bagi honor daerah. Dia menilai ada hal yang keliru terhadap para honor daerah.

“Guru honor, insentif Rp 500 ribu. Ini tenaga administrasi yang tidak jelas, bisa terima 1,7 juta. Betapa malunya daerah ini,” kritik dia.

Anggota DPRD Sikka Filario Charles Bertrandi

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi. Dia menyoroti kecilnya insentif yang diberikan kepada guru honor dan tenaga kerja sukarela (TKS).

“Padahal mereka itu sudah kerja bertahun-tahun, tapi insentif kecil sekali kalau kita bandingkan dengan tenaga kontrak di Bagian Umum,” sentil dia.

Asisten 3 Setda Sikka Robertus Ray menjelaskan tenaga honor di Kabupaten Sikka berjumlah 2.000-an orang. APBD 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36 miliar lebih.

Dia membenarkan bahwa insentif kepada honor daerah berbeda-beda. Alasannya, kata dia, karena masing-masing organisasi perangkat daerah menetapkan sendiri-sendiri.

Dia mengatakan perekrutan honor daerah disesuaikan dengan kebutuhan pada OPD. Misalnya, kata dia memberi contoh, Bapelitbang merekrut staf ahli untuk kebutuhan e-Planning.

“Kenapa standar tidak sama karena masing-masing OPD menetapkan angka sendiri-sendiri. Untuk hal ini, silakan kita bisa diskusikan,” saran dia kepada DPRD Sikka.

Filario Charles Bertrandi mengusulkan agar DPRD Sikka menggelar RDP bersama pemerintah untuk membahas honor daerah.

“Kita undang Sekda, BKDPSDM, dan OPD-OPD, kita omong soal honor daerah ini. Saya ajak kita dalami persoalan ini secara detil. Kalau hanya omong begini saja tidak ada guna,” ujar dia.

Sebelumnya, diberitakan 2000-an tenaga honor tersebar pada sejumlah OPD.
Anggota DPRD Sikka Filario Charles Bertrandi menyebut lonjakan paling tajam saat kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.

“Meningkat tajam di saat Roma. Dan saya lihat hanya orang-orang di sekitar itu saja,” ungkap dia saat RDP, Senin (12/4).

Dia menggambarkan grafik kenaikan beban anggaran untuk tenaga kontrak. Pada akhir tahun 2018, kata dia, menyedot anggaran Rp 22 miliar.

“Tahun 2021 ini, belanja honor non PNS hampir Rp 50 miliar. Kenaikan 100 persen,” ujar dia prihatin.

Charles mengaku heran karena selama ini dalam pembahasan anggaran atau rapat kerja bersama mitra pemerintah, belum ada satu pun OPD yang berteriak meminta tenaga kontrak.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini