Barang-Barang Produk Utang Bagian Umum, Belum Tercatat sebagai Aset Pemerintah

0
1764
Barang-Barang Produk Utang Bagian Umum, Belum Tercatat sebagai Aset Pemerintah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Paul Prasetya

Maumere-SuaraSikka.com: Kasus utang Bagian Umum Setda Sikka tahun 2019 terus menuai cerita panjang. Diketahui, barang-barang produk utang tersebut hingga sekarang belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah.

Padahal begitu banyak jumlah dan beragam jenis barang yang diambil dari CV Deka. Jika diakumulasikan sesuai perhitungan UD Deka, total pengadaan barang senilai Rp 582.187.400.

Ditambah pengambilan uang tunai sebesar Rp 26.939.000, jumlah utang Bagian Umum sebesar Rp 609.126.400.

Jika dihitung lagi dengan PPn Rp 60.912.640 dan PPh Rp 12.182.528, maka total utang secara keseluruhan yakni Rp 678.178.888.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Paul Prasetya memastikan barang-barang pengadaan Bagian Umum dalam bentuk utang yang kini sedang dipermasalahkan, semuanya belum dipertanggungjawabkan.

“Kalau belum di-SPJ-kan berarti belum tercatat sebagai aset,” terang Paul Prasetya di ruang kerjanya, Jumat (4/6).

Dia mengatakan khusus untuk tahun anggaran 2019 Bagian Umum telah mempertanggungjawabkan keuangan dan aset sesuai yang tertera dalam DPA.

“Kalau yang ada di dalam DPA sudah selesai, baik uang maupun aset, tidak ada masalah,” ujar dia.

Terhadap kasus utang tahun 2019 yang mencuat sekarang, Paul Prasetya menduga terjadi pengadaan yang melebihi pagu anggaran. Kondisi ini kemudian tidak didukung oleh prosedural birokratis seperti kajian staf, rekomendasi APIP dan surat Bupati. Termasuk juga tidak melalui mekanisme anggaran.

“Mungkin ini yang Bagian Umum sulit pertanggungjawabkan,” duga dia.

Paul Prasetya mengaku belum mengetahui persis berapa utang yang menjadi kewajiban Bagian Umum terhadap UD Deka. Teknisnya, kata dia, harus melalui rekomendasi APIP.

Kondisi yang terjadi sekarang, kata dia, sedang didalami Sekda Sikka. Sebagai Kepala BPKAD, tentu dia juga akan terlibat dalam proses penyelesaian kasus utang tersebut. Dia mengaku hingga kini belum dipanggil Sekda Sikka.

“Saya belum dipanggil Pa Sekda. Mungkin masih ada rapat internal di lingkup Setda,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, terungkap adanya utang Bagian Umum Setda Sikka kepada UD Deka sepanjang tahun 2019. Martin Lomi, pemilik UD Deka memberi kuasa kepada Damianus Yo untuk menagih sisa utang sebesar Rp 268.855.912.

Kasus utang ini sekarang ditangani langsung Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera, dengan meminta waktu hingga 30 Juni 2021 ini.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini