Kemendagri Kaji Usulan Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka

0
829
Kemendagri Kaji Usulan Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka
Ketua Pansus Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka Darius Evensius (kanan) menyampaikan hasil konsultasi saat rapat internal, Senin (7/6)

Maumere-SuaraSikka.com: Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji usulan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka.

Demikian hasil konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Sikka ke Direktorat PHD Kemendagri. Hasil konsultasi ini disampaikan dalam rapat internal DPRD Sikka, Senin (7/6).

Ketua Pansus Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka Darius Evensius menegaskan bahwa segala persoalan yang dikonsultasikan belum dapat diberikan jawaban.

“Alasannya karena persoalan ini sangat urgen, dan akan dijawab setelah Tim Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas anggota Fraksi PDIP itu.

Konsultasi Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka menyusul perbedaan pendapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dan Biro Hukum Setda Propinsi.

Perbedaan pendapat tersebut sangat signifikan, berkaitan dengan pembatasan jangka waktu perpindahan keanggotaan fraksi yang bergabung pada sebuah fraksi.

Darius Evensius menjelaskan bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka akan dilihat dari 2 perspektif yakni dari sisi regulasi dan dari sisi mekanisme pembentukan Peraturan DPRD.

Dia mengatakan Perda dan Peraturan DPRD menjadi kewenangan Gubernur dalam konteks pembinaan, yang salah satunya memfasilitasi Rancangan Peraturan DPRD.

Namun, dalam konteks pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri dapat memberikan masukan dan menyatukan persepsi terkait hal-hal yang dalam tataran implementasinya diharapkan dapat berjalan sesuai regulasi yang ada.

Dia mengatakan Peraturan DPRD Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Sikka, khususnya pada Pasal 118 sudah sesuai Pasal 120 PP Nomor.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Namun setelah dicermati persoalan yang dihadapi DPRD Sikka, diketahui ada hal yang belum terakomodir dalam Pasal 120 PP Nomor 12 Tahun 2018, yakni belum mengatur terkait perpindahan anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi murni.

Usulan Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka memuat beberapa poin. Salah satunya terkait surat PKPI Sikka yang meminta keluar dari Fraksi PDIP.

PKPI Sikka beranggotakan 2 wakil rakyat, sejak pembentukan alat kelengkapan dewan bergabung bersama PDIP.

Secara regulasi, PDIP yang memilili 5 anggota dewan, sudah bisa membentuk fraksi sendiri atau fraksi murni.

Ketua DPRD Sikka Donatus David menegaskan karena usulan Perubahan Peraturan Tatib DPRD Sikka masih dalam kajian, maka “buku suci” DPRD Sikka masih kepada Peraturan Tatib DPRD Sikka Nomor 1 Tahun 2019.

Selain itu, kata dia, komposisi alat kelengkapan dewan, masih tetap sama. PKPI masih tergabung dalam Fraksi PDIP.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini