Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka mulai kecewa terhadap rencana pinjaman daerah. Pasalnya pemerintah daerah setempat mengabaikan rekomendasi lembaga perwakilan rakyat itu.
Sikap kecewa DPRD Sikka itu terlihat saat konperensi pers yang digelar di ruang kerja Ketua DPRD Sikka, Senin (2/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Sikka Donatus David mengatakan DPRD Sikka telah merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pertemuan segitiga antara Pemkab Sikka, DPRD Sikka, dan PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI).
“Kita rekomendasikan agar ada pertemuan segitiga sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama,” ujar Donatus David pada konperensi pers di ruang kerjanya, Senin (2/8).
Rekomendasi tersebut, jelas dia, sudah disampaikan beberapa waktu lalu melalui dua agenda penting bersama Bupati Sikka.
Dua agenda yang dia maksudkan adalah Rapat Kerja pada 15 Juni 2021 antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan bersama Bupati Sikka, dan Rapat Kerja 28 Juni 2021 antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bersama Bupati Sikka.
Sampai sekarang DPRD Sikka menunggu kapan pertemuan segitiga tersebut direalisasikan.
Di tengah penantian DPRD Sikka akan pertemuan segitiga, ungkap Donatus David, mendadak Bupati Sikka memberikan pernyataan media bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) akan dilaksanakan Rabu (4/8).
Donatus David mengatakan terhadap pernyataan Bupati Sikka, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bersikap agar sebelum dilakukan penandatangan PKS pinjaman daerah, pemerintah harus terlebih dahulu merealisasikan pertemuan segitiga.
“Itu yang kami harapkan, pertemuan segitiga, sebelum Bupati Sikka tanda tangan PKS,” tegas Donatus David.
Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa menegaskan bahwa pinjaman daerah bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi DPRD Sikka juga bertanggung jawab terjadap kebijakan tersebut.
“Semua anggaran masuk dalam Perda APBD, sehingga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan DPRD. Karena itu mekanismenya harus benar dan beretika,” singgung dia.
Pertemuan segitiga antara pemerintah, DPRD dan PT SMI, kata dia, menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang besaran bunga, besaran cicilan, dan mekanisme pengembalian.
Dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemahaman bersama tentang pinjaman daerah. Pemerintah dengan versinya, begitu juga DPRD dengan versinya. Padahal informasinya sama yakni dari PT SMI.
“Lalu muncul informasi di media Bupati mau tanda tangan PKS pada 4 Agustus. Ini yang Bupati mau tanda tangan bunganya berapa, cicilannya berapa, mekanismenya bagaimana? Kami belum tahu sampai sekarang,” ujar dia.
Gorgonius Nago Bapa meminta pemerintah segera melaksanakan pertemuan segitiga sebelum penandatanganan PKS. Pertemuan segitiga, kata dia, bisa dilaksanakan secara virtual.
“Sehingga kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari SMI secara utuh dan menjadi pemahaman bersama,” ujar dia lagi.
Donatus David menambahkan sejak Rapat Kerja 28 Juni 2021, DPRD Sikka selalu mempertanyakan rencana pertemuan segitiga.
“Jawaban Bupati dan Sekda, nanti dicarikan waktu yang pas untuk sama-sama pertemuan segitiga. Ternyata sampai sekarang belum juga,” kata dia.
Selain rekomendasi pertemuan segitiga, DPRD Sikka merekomendasikan juga agar draft PKS diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sikka sehingga para wakil rakyat itu bisa mencermati poin-poin yang termuat dalam PKS.
Donatus David memastikan hingga saat ini DPRD Sikka secara kelembagaan belum menerima draft PKS dari pemerintah.
“Kami belum terima,” ujar dia.
Konperensi pers terkait pinjaman daerah ini dihadiri Ketua DPRD Donatus David didampingi Wakil Ketua DPRD Yoseph Karmianto Eri dan Gorgonius Nago Bapa.
Hadir juga secara lengkap 9 Pimpinan Fraksi DPRD. Mereka adalah Sekretaris Fraksi PDIP Benediktus Lukas Raja, Ketua Fraksi PKB Yoseph Don Bosko, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu.
Selain itu hadir juga Ketua Fraksi Partai Nasdem Alexander Agatho Hasulie, Ketua Fraksi Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say, Ketua Fraksi Perindo Herlindis Donata da Rato, Ketua Fraksi Partai Hanura Vincentius Langga, Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus, dan Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera Ferdinandus Mboi.*** (eny)
