Kasus Trafo, Kuat Dugaan Jerat Oknum Pejabat di Sikka

0
1238

Maumere-SuaraSikka.com: Kasus pengadaan trafo senilai Rp 1,8 miliar di RSUD TC Hillers Maumere, diperkirakan kuat dugaan bakal menjerat oknum pejabat di Kabupaten Sikka.

Pendapat ini disampaikan pengamat hukum Marianus Gaharpung setelah menganalisa kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni AD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PL selaku penghubung, dianalogikan sebagai ikan teri.

“Harusnya ditangkap juga ikan tuna. Mengapa kami katakan demikian karena tindak pidana korupsi pengadaan trafo yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta lebih, tidak saja karena tindakan melanggar hukum. Tetapi dugaan kuat adalah penyalagunaan wewenang yang dilakukan oknum pejabat yang memiliki kekuasaan penuh di Sikka,” ujar dia.

AD sebagai PPK, kata dia, meski adalah PNS, tapi tidak memiliki kewenangan penuh untuk mempermainkan anggaran.

Dia menduga kuat adanya desakan dari oknum pejabat yang mempunyai kewenangan penuh mengatur proyek agar AD harus melakukan tindakan menabrak hukum sehubungan tugasnya sebagai PPK.

“Dugaan kuat AD terpaksa melakukan tindakan melawan hukum karena ada tekanan kuat dari oknum pejabat yang mempunyai kewenangan penuh. AD tidak sadar tindakan tersebut menjerumuskan dirinya ke dalam jeruji besi,” ujar dia.

Menurut Marianus Gaharpung, di satu sisi AD tidak tegas serta berani mengambil sikap. Hemat dia, sejak awal mengetahui anggaran pembelian trafo disunat atas desakan oknum pejabat yang punya kewenangan penuh, seharusnya AD mengundurkan diri dari PPK walaupun dinilai gagal oleh pejabat yang mengangkatnya. Lebih baik mengundurkan diri daripada berurusan dengan hukum.

Apalagi tersangka PL, seorang swasta murni, kapasitasnya sebagai penghubung yang tidak dikenal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Seorang swasta yang jelas tidak punya kewenangan sama sekali untuk mempermainkan dana proyek ini jika tanpa disetujui dan diketahui oknum pejabat yang punya kekuasaan besar di Pemkab Sikka.

Karena tersangka PL bertindak sebagai penghubung proyek ini jelas melawan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini, dugaan kuat, ujar Marianus Gaharpung, sudah terlebih dahulu adanya deal-deal antara PL dan oknum pejabat di Sikka sehingga menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

“Dengan itu, PL memiliki keberanian berperan sebagai penghubung yang pada akhirnya menjebloskan dirinya ke dalam jeruji besi,” ujar Marianus Gaharpung.

Dari fakta ini, jelas dia, AD dan PL ditahan karena perannya melakukan tindakan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Kedua tersangka ini ibarat ikan teri, padahal sesungguhnya jaksa harus berani mengungkapkan ikan tuna.

“Pertanyaannya, siapa oknum pejabat yang melakukan tindakan penyalagunaan wewenang sehingga timbul kerugian negara Rp 800 juta lebih?” tanya Marianus Gaharpung.

Oleh karena itu, Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka harus berani mengejar dan menahan oknum pejabat sebagai otak dari permainan pengadaan trafo yang menguntungkan dirinya, orang lain yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Ro 800 juta lebih.

Jika tidak diperiksa ditahan, maka oknum- oknum pejabat di Sikka akan terus bermain dalam pengerjaan proyek yang dibiayai uang negara.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini