PPK Trafo Jangan Mau Dijadikan Tumbal

0
1151

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Gerindra mendesak AD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) agar jangan mau dijadikan tumbal dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan trafo yang merugikan negara Rp 800 juta lebih.

“Bongkar dan buktikan Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak,” demikian sikap Fraksi Partai Gerindra melalui pemandangan umum fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang RAPBD 2022, Selasa (23/11) malam.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mengapresiasi kerja-lerja besar dan rumit yang sudah ditunjukkan Kejaksaan Negeri Sikka, di mana dalam kurun waktu 1 bulan berhasil menahan 3 pelaku penyalahgunaan keuangan daerah dalam kasus dan modus berbeda.

Dia menegaskan sejak awal Fraksi Gerindra berkomitmen dan tetap konsisten mendukung upaya-upaya aparat penegakan hukum untuk melibas habis dan mengikis sampai ke akar-akarnya modus yang dipakai para pengais rezeki tidak halal, pencuri uang rakyat, penjambret harta masyarakat entah secara perorangan atau pun berjamaah, menggunakan kuasa untuk mengatur juga memperkaya diri dan kelompok.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Kejaksaan Negeri Sikka mengupas tuntas kasus-kasus ini agar menjadi terang benderang bagi seluruh elemen masyarakat,” tegas Sufriyance Merison Botu.

Terhadap oknum ASN yang berinisial AD, Fraksi Partai Gerindra tidak menampik bahwa dia dibebani tugas sebagai PPK dengan SK Bupati.

Karenanya Fraksi Partai Gerindra memandang perlu untuk memberikan perlindungan dan jika mungkin mengajukan diri menjadi justice colaborator agar bersama-sama pihak kejaksaan mengusut tuntas aliran dana hasil korupsi pengadaan trafo.

Fraksi Partai Gerindra menyarankan Kejaksaan untuk benar-benar melindungi dan memberi ruang seluas-luasnya kepada AD mengungkap secara terang benderang dengan bukti-bukti otentik untuk menghindari fitnah dalam kasus ini.

Fraksi Partai Gerindra juga menaruh harapan kepada pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati Sikka yang membubuhkan tanda tangan di atas SK pengangkatan AD sebagai PPK.

Bupati Sikka diminta terus memberikan dukungan moril kepada AD agar dia lebih kuat dan mampu memberikan kesaksian-kesaksian dalam proses peradilan yang akan dijalani.

Menurut Fraksi Partai Gerindra, dukungan pemerintah pastinya akan sangat berarti bagi AD dalam mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan uang rakyat.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni AD sebagai PPK, dan PL dalam status sebagai penghubung. Keduanya sudah ditahan sejak Senin (15/11) pada tempat berbeda.

Banyak orang berpendapat kasus ini tidak hanya berhenti pada AD dan PL. Marianus Gaharpung, seorang pengamat hukum menduga kuat oknum pejabat di daerah itu terlibat dugaan penyalahgunaan wewenang.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini