Penjabat Bupati Flotim Diduga Terlibat Korupsi Rp 2,5 Miliar

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 24 November 2023 - 09:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 859 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyerahan laporan pengaduan dugaan korupsi yang melibatkan Penjabat Bupati Flores Timur, Kamis (23/11) (foto: istimewa)

Penyerahan laporan pengaduan dugaan korupsi yang melibatkan Penjabat Bupati Flores Timur, Kamis (23/11) (foto: istimewa)

Maumere-SuaraSikka.com: Penjabat Bupati Flotim Doris Alexander Rihi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Pasalnya, dia diduga terlibat tindakan pidana korupsi senilai Rp
Rp 2.545.830.000.

Pelapor dalam kasus ini adalah mantan anggota DPRD Flotim yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar (IKB) DPRD Flores Timur Periode 2004-2009.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelapor sebanyak 20 orang, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Flotim, Kamis (23/11) siang untuk menyerahkan laporan tertulis.

Laporan tertulis setebal 5 halaman, diterima Kepala Seksi Intelejen Taufiq Taujudin, yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Cornelis Oematan.

Laporan IKB DPRD Flotim Periode 2004-2009 terkait dugaan korupsi pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Flores Timur Periode 2019-2024 untuk 2 tahun anggaran yaitu 2022 dan 2023. Nilai dugaan korupsi yang dilaporkan sebesar Rp 2.545.830.000.

Pelapor menyebut pada tahun 2022 Pemkab Flotim telah merealisasikan pembayaran TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional. Pembayaran dilakukan berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Sedang.

Kebijakan ini, oleh pelapor dianggap keliru. Menurut pelapor, seharusnya Pemkab Flotim menggunakan dasar penghitungan KKD Rendah. Akibatnya, telah terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp 1.697.220.000.

Sebagaimana temuan BPK Perwakilan NTT, 10 anggota DPRD Flotim telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

SKTJM pada intinya menegaskan tanggung jawab atas kerugian daerah sebesar
Rp 535.500.000 atau masing-masing senilai Rp 53.550.000.

Baca Juga :  Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Dengan adanya SKTJM 10  anggota DPRD, BPK Perwakilan NTT dalam LHP hanya mencatat total kelebihan pembayaran senilai Rp 1.161.720.000.

Lebih fatal lagi, diketahui Penjabat Bupati Flotim tidak menerbitkan Peraturan Bupati tentang KKD untuk tahun 2022. Dugaan kuat, pembayaran TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berdasarkan asumsi Penjabat Bupati Flotim.

Tidak diterbitkannya Perbup KKD, menurut IKB DPRD merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.

Kondisi yang sama terjadi lagi pada tahun 2023. Pemkab Flotim melakukan pembayaran TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD atas dasar penghitungan KKD Sedang.

Atas fakta ini, BPK Perwakilan NTT telah merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Flores Timur agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyusun besaran KKD tahun 2023 dan mengusulkan penetapannya kepada Penjabat Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi BPK Perwakilan NTT, Penjabat Bupati Flores Timur kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang KKD sebagai pedoman Pemberian TIK, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional tahun 2023.

Perbup Nomor 13 Tahun 2023 baru diterbitkan Penjabat Bupati Flores Timur pada 7 Juli 2023, atau 7 bulan setelah pelaksanaan APBD 2023.

Namun, pembayaran diberlakukan surut sejak Januari 2023 melalui mekanisme penghitungan KKD Sedang. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp 848.610.000.

Baca Juga :  Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak

Menurut IKB DPRD, terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penjabat Bupati Flotim, karena tidak sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

“Dengan fakta yang ada, kami melaporkan Penjabat Bupati Flotim karena telah menyalahgunakan wewenang sehingga negara dirugikan Rp 2,5 miliar lebih,” terang mantan Ketua DPRD Michael Betawi Tokan.

Dia menegaskan bahwa KKD sangat penting untuk mengoperasionalkan beberapa item pembiayaan di dalam APBD seperti hak-hak anggota DPRD. Tanpa itu, maka yang diterima DPRD menyalahi hukum.

Michael Betawi Tokan bersama 19 mantan anggota yang tergabung dalam IKB DPRD Flotim Periode 2004-2009 mengharapkan Kejari Flores Timur menindaklanjuti laporan mereka sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah.

Secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Flotim Cornelis Oematan memastikan pihaknya akan melakukan telahan atas laporan tersebut, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.

Alasannya, kata dia, pihaknya telah menerima Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023, tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan instruksi tersebut, maka pelaksanaan penyelidikan  terhadap Laporan Pengaduan ditunda hingga selesainya seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini disebabkan karena dalam laporan pengaduan yang diterima terdapat nama beberapa saksi yang sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif.*** (eny)

Berita Terkait

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi
UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta
Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA