Mereka membentang 7 buah poster yang isinya mengkritisi praktik perdagangan manusia serta penegakan hukum atas kasus dugaan TPPO.
“Batalkan pelantikan Joker, DPR bukan Dewan Perdagangan Rakyat,” demikian bunyi salah satu poster.
Poster lain bertuliskan “Lembaga DPRD Sikka bukan tempat pelaku TPPO”, mempertegas semangat Jaringan HAM bahwa lembaga terhormat tersebut bukan tempat yang pantas bagi Joker.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Poster kritis dialamatkan kepada aparat penegak hukum, seperti tulisan “Penegakan hukum jangan remehkan kasus TPPO. Tulisan lain, seolah menghardik kinerja Polres Sikka.
“Ada apa Polres sehingga Joker tidak ditahan? Stop mafia hukum!” kritik Jaringan HAM.
“Tekanan” kepada aparat penegak hukum juga terlihat pada dua poster yang bertuliskan “Almarhum Yodi Korban TPPO menuntut keadilan” dan “Korban TPPO minta Joker ditahan”.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
