Misalnya terkait hak-hak dasar petani/masyarakat yang terlindas, keterbatasan akses lahan, jerat fragmentasi lahan, ketimpangan sistem penguasaan, kebijakan yang membelenggu, dominasi pendekatan top down dan coersive, revolusi hijau yang mendegradasi benih, tindakan represif, trauma dan resistensi, kolaborasi yang memudar, dan meluasnya eskalasi konflik sumber daya alam.
“Terlihat pula bahwa berbagai masalah lingkungan yang terjadi selalu bersumber dari kontestasi dan pertarungan kepentingan banyak pihak. Pertarungan kepentingan bersifat kompleks antarpihak tidak hanya melahirkan hubungan bernuansa kolaboratif, resistensi, dan konflik, tapi juga menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, pandemi, dan kerusakan alam akibat perilaku eksploitatif,” terang dia sebagaimana rilis yang diterima media ini, Selasa (10/12).
Prudensius Maring berpendapat semua sistem penguasaan sumber daya alam serta cara-cara penyelesaian masalah sosial berupa konflik dan perlawanan selalu berhubungan dengan paradigma yang dianut pemerintah/negara dan stakeholders lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya memahami bagaimana banyak pihak memilih caranya masing-masing untuk menyelamatkan sumber daya alam. Banyak pihak masih menolak pilihan cara persuasif dan memilih berkonflik karena trauma pengalaman sebelumnya atau meyakini cara tersebutlah yang bisa mendorong perubahan,” ujar dia.
Jalan Kolaborasi
Adakah jalan lain yang lebih nyaman dan berkelanjutan selain konflik? Menurut Prudensius Maring, kolaborasi adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan sumber daya alam.
Sayangnya, kata dia, kekuatan paradigma yang mengagungkan konflik sebagai instrumen perubahan kerap memandang remeh kolaborasi. Bahkan kolaborasi dan konsensus dipandang sebagai bagian subordinat dari konflik.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya


Ikuti Kami
Subscribe












