Demokrat Sinyalir 2026 Tahun yang Tidak Ringan

Hal penting yang juga disoroti Fraksi Partai Demokrat yakni kegiatan sinkonisasi dokumen perencanaan anggaran. Menurut Fraksi Partai Demokrat, sinkronisasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan secara nyata.

Hemat Fraksi Partai Demokrat, hingga kini sinkronisasi antara RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KUA-PPAS belum seluruhnya berjalan konsisten. Untuk itu fraksi merekomendasikan agar penerapan sistem reward and punishment bagi OPD, penguatan integrasi e-planning dan e-budgeting, pelaksanaan audit perencanaan tidak hanya audit laporan keuangan, dan memastikan program yang dianggarkan benar-benar dihasilkan dari proses perencanaan partisipatif.

PAD yang masih rendah, menurut Fraksi Partai Demokrat, perlu dikoreksi melalui inovasi konkrit dan terukur. Dengan kontribusi PAD sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah, menurut Fraksi Partai.Demokrat, tampak sekali ketergantungan pada pendapatan transfer masih sangat tinggi dan potensi ekonomi lokal belum tergali optimal.

Karena itu Fraksi Partai Demokrat mendorong intensifikasi pajak dan retribusi secara adil, penguatan BUMD berbasis kinerja bisnis yang sehat, pemetaan sektor unggulan seperti pariwisata, kelautan, UMKM, dan pertanian, serta digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah.

“Fraksi menegaskan bahwa inovasi PAD tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam program konkrit dengan target jelas dan terukur,” sentil Piet Christian da Cunha.

Pada bagian terakhir dari sikap politiknya, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar keberpihakan pada layanan dasar harus tampak secara nyata dalam APBD. Fraksi Partai Demokrat menekankan agar APBD 2026 harus memberi prioritas nyata kepada.penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penyediaan infrastruktur dasar yang layak, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya