Demokrat Sinyalir 2026 Tahun yang Tidak Ringan

“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belum sepenuhnya diikuti dengan pergeseran belanja menuju kegiatan produktif, yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ujar Piet Christian da Cunha.

Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai hanya sebagai pengurangan pagu belanja. Tetapi sebaliknya harus diiringi dengan perbaikan tata kelola, evaluasi berbasis kinerja, penghapusan belanja yang tidak produktif, dqn penguatan pelaksanaan program prioritas.

Menyoal defisit dan pembiayaan, Fraksi Partai Denokrat berpendapat perlu dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Bagi Fraksi Partai Demokrat, defisit sebesar Rp 49,378 miliar yang ditutup pembiayaan netto memerlukan pengelolaan yang cermat.

Menurut Fraksi Partai Demokrat, asumsi SiLpa nol wajib diwaspadai dengan keterlambatan realisasi kegiatan pada perangkat daerah, daya serap anggaran yang belum optimal dan potensi perubahan kebijakan transfer pusat. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan, memperkuat manajemen risiko fiskal, menyiapkan langkah penyesuaian bila terjadi shortfall pendapatan, dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah secara jangka menengah.

Fraksi Partai Demokrat juga menyinggung pengurangan pagu pendekatan politis DPRD sebesar 25 persen. Bagi Fraksi Partai Demokrat kebijakan yang merupakan bagian dari efisiensi anggaran, haruslah bermakna.

“Fraksi Partai Demokrat memandang kebijakan ini positif, namun harus disertai indikator kinerja yang jelas, benar-benar menyentuh penataan ulang struktur belanja, dan memastikan dana publik diarahkan pada program prioritas masyarakat,” seru Piet Christian da Cunha.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya