Penjelasan Pelaksana Tugas Kadis PKO Sikka ini membuat kecewa Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa. Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah dalam mengatur biaya operasional sekolah.
“Peran pemerintah seperti apa? Mestinya pemerintah atur supaya ada keseragaman,” ujar dia kesal.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Darius Evensius menyayangkan sikap lamban pemerintah daerah setempat yang tidak bisa mengatur secara baik dan tertib pembiayaan operasional di sekolah-sekolah. Bagi dia, dengan belum adanya regulasi, itu artinya pemerintah dengan tahu dan mau membiarkan terjadi pungutan berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bebaskan Uang Komite
Darius Evensius lalu mengusulkan agar DPRD Sikka merekomendasikan dua hal penting kepada pemerintah. Pertama, kata dia, yakni membebaskan uang komite sekolah. Desakan ini sehubungan dengan kondisi pasca gempa bumi tektonik yang dialami warga masyarakat Kabupaten Sikka.
“Dengan kondisi gempa hari ini, upayakan untuk bebaskan dulu uang komite untuk SD dan SMP,” desak dia.
Politisi dari Kecamatan Nele ini juga berharap agar tahun depan sudah ada regulasi yang mengatur keseragaman pembayaran komite sekolah. Hemat dia, jika ada pungutan, harus mereferensi kepada Pergub Nomor 53 Tahun 2025, sehingga untuk SD dan SMP dia menganjurkan di bawah angka Rp 100.000.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
