Sebelum kabar pengunduran diri Gibran, sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran, menyusul putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
DPR menyatakan bahwa proses HMP tetap berjalan hingga pengunduran diri tersebut dinyatakan final secara konstitusional. DPR RI pun memutuskan Rapat Paripurna pada Kamis (12/11) untuk membahas usulan HMP pemakzulan tersebut.
Tahapan hingga waktu yang diperlukan untuk memilih Wapres Baru
jika keputusan Gibran mundur benar-benar diambil secara resmi, harus melalui MPR, bukan melalui penunjukan langsung Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekedar informasi, pengunduran diri wakil presiden berbeda dengan pemakzulan dan tidak perlu melewati pemeriksaan di DPR dan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa apabila Wakil presiden mengundurkan diri, maka MPR akan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru, disertai berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril, Rabu (12/11).
Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang, sedangkan MPR wajib menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
