Dinna Wisnu Serius Berantas TPPO di NTT
Dibaca 111 kali
Wakil Indonesia untuk Asean Intergovernment Commison of Human Rgihts (AICHR) Dinna Wisnu
Jakarta-SuaraSikka.com: Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk Asean Intergovernment Commison of Human Rgihts (AICHR) dari LSM Padma Indonesia menunjukkan keseriusannya memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT. Dia geram melihat data TPPO yang terjadi di Propinsi NTT.
Data yang terekam sebagaimana rilis Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa kepada media ini, Rabu (10/10), hingga Juli 2018 Polda NTT telah menangani 25 kasus TPPO dengan korban 37 orang. Sementara data yang masuk kepada Dinna Wisnu, sejak 1 Januari 2018 hingga 6 Oktober 2018 ada 86 jenazah pekerja migran asal NTT. Tidak tertutup kemungkinan mereka juga adalah korban TPPO.
Melihat realitas yang terjadi, Dinna Wisnu pun mendorong secara konkrit pemberantasan TPPO hingga ke level daerah. Ini merupakan tahun ketiga di mana Dinna Wisnu secara aktif memantau situasi di lapangan dan berupaya membangun kerjasama di level daerah, nasional dan regional dan akhirnya mengambil jalan untuk secara khusus memberi perhatian pada NTT sebagai daerah percontohan pemberantasan TPPO.
“Memang ada wilayah lain juga di Indonesia yang bermasalah dalam hal perdagangan orang, seperti di Jawa Barat, Batam, dan Kalimantan. Tetapi sebagai awal, memberi perhatian pada NTT akan mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional,” ujar dia.
Berita Terkait:
Dia berlasan di NTT hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa. Padahal di NTT ada sejumlah program pelayanan satu atap demi memotong jalur-jalur non-prosedural untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Demikian pula masyarakat sipil dan para tokoh agama kabarnya sudah sangat aktif bergerak melawan tindakan kejahatan ini.
Artinya pasti ada yang luput dari perhatian di situ. Ada sistem yang tidak jalan. Ada yang tetap bisa menjual orang meskipun kabarnya Pemda di sana “galak”. Laporan yang masuk ke AICHR Indonesia sangat memprihatinkan. Melalui NTT saya sedang mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masalah perdagangan orang yang lebih efektif dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain,” demikian disampaikan Dinna Wisnu.
AICHR adalah Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009. Tiap negara ASEAN punya satu orang wakil yang bertugas mengembangkan program untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN. Para wakil itu berkumpul secara rutin untuk menegosiasikan bentuk-bentuk pemajuan dan perlindungan HAM yang berjalan atau perlu dikembangkan.
Isu pemberantasan TPPO berbasis Hak Asasi Manusia adalah salah satu program prioritas AICHR sejak tahun 2016. Dan inisiatornya adalah Dinna Wisnu, Wakil Indonesia di AICHR. Sejak November 2015 dilahirkan Konvensi ASEAN Anti Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children).
Berkat kegigihan AICHR maka sudah 9 negara ASEAN, kecuali Brunei Darussalam, yang meratifikasi Konvensi Tersebut. Dengan ratifikasi Konvensi maka dasar hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku, melindungi dan membantu korban berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memajukan kerjasama antar negara pihak di ASEAN telah kuat.
“Tahun 2018 ini kita masuk ke implementasi program di tataran daerah, agar di tahun-tahun selanjutnya kegiatan regionalnya pun melibatkan dan mempertimbangkan situasi pemangku kepentingan di level daerah,” ujar Dinna Wisnu.
Dinna Wisnu mengatakan AICHR Indonesia mengupayakan agar Indonesia berhasil memberantas perdagangan manusia, dan NTT menjadi daerah percontohan yang dibanggakan. Hal ini akan dilakukan dengan kerja sama baik antar kelompok dan juga dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi TPPO.*** (eny)
