Padma Indonesia Serukan Stop Kriminalisasi Penyidik TPPO
Dibaca 34 kali
Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa
Jakarta-SuaraSikka.com: Direktur Lembaga Hukum dan HAM Padma (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia Gabriel Goa menyerukan agar stop melakukan kriminalisasi terhadap penyidik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Melalui keterangan pers yang diterima media ini, Senin (1/10), Gabriel Goa yang juga adalah Dewan Penasehat Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja PPM) mengatakan pihaknya terpanggil untuk membela penyidik-penyidik TPPO yang dikriminalisasi.
“Mereka penyidik TPPO sudah bekerja serius dan rela berkorban untuk menangkap dan memroses hukum pelaku dan aktor intelektual TPPO di Indonesia dan khususnya di NTT. Karena itu kami wajib membelanya,” tulis Gabriel Goa.
Berita Terkait:
Sejalan dengan seruan tersebut, Gabriel Goa menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas oknum-oknum yang menjadi backing human trafficking. Dia pun meminta beberapa pihak seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III DPR agar mendesak Kapolri guna membela penyidik TPPO yang dikriminalisasi.
Gabriel Goa juga mendesak Kapolri dan Kapolda NTT agar memberikan penghargaan sekolahdan promosi jabatan kepada semua TPPO, termasuk di NTT, yang telah bekerja keras serta berani mempertaruhkan nyawa dalam mengungkap dan mengusut tuntas jariangan mafia perdagangan orang di NTT.
Khusus untuk di NTT, Gabriel Goa menyoroti kasus TPPO yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Dia memberikan penghargaan dan proficiat setinggi-tingginya atas kerja keras Polres Sumba Barat yang dipimpin Kanit Tipiter Bripka Marthin Djurumana bersama Satgas TPPO Bareskrim Mabes Polri yang mengungkapkan dan mengusut tuntas serta memroses secara hukum pelaku dan aktor intelektual TPPO terhadap 3 orang korban asal Sumba Barat.
Kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 3 korban di Sumba Bareat ini, kata dia, sudah sampai tahapan P21. Karena itu dia berharap kejaksaan setempat segera melimpahkan ke pengadilan agar kasus ini segera disidangkan guna mendapatkan kepastian hukum.
Gabriel Goa mengimbau kepada semua pihak untuk mengawal proses hukum TPPO di Kejari Sumba Baeart dan Pengadilan Negeri Suymba Barat hingga Mahkamah Agung. Pengawalan dimaksudkan agar jaksa penuntut umum dan hakim bekerja secara profesional.*** (eny)
