Janji Beasiswa Tidak Teralisir, Bupati Jangan Benturkan DPRD dan Rakyat
Dibaca 17 kali
Calon mahasiswa di Kabupaten Sikka mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah setempat
Maumere-SuaraSikka.com: Janji pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa sepertinya tidak terealisir untuk tahun ini. Sinyal itu terlihat dari rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sikka dan pemerintah setempat, Jumat (21/6). DPRD Sikka mengingatkan agar Bupati jangan membenturkan lembaga yang terhormat itu dengan masyarakat.
RDP yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu berlangsung alot. Dari pemerintah dihadiri Sekda Sikka Valentinus Sili Tupen, Sekretaris Dinas Keuangan Paul Prasetya, Kepala Bagian Kesra Dominggus Mena da Silva, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Even Edomeko. RDP itu sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Sufriyance Merison Botu.
Anggota DPRD Sikka mencermati penjelasan pemerintah terkait mekanisme, prosedural, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dari penjelasan pemerintah, terungkap bahwa yang dilakukan pemerintah telah menabrak aturan, terutama menyangkut nota kesepahaman atau MoU dengan bebrapa perguruan tinggi.
Henny Doing, Ketua Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa MoU yang dilakukan pemerintah menyalahi prosedur karena tidak disertai persetujuan DPRD Sikka. Menurut dia, walaupun niat pemerintah sangat positip, namun melakukan kerja sama dengan pihak lain yang berkaibat kepada beban keuangan daerah, maka proseduralnya adalah harus mendapatkan persetujuan DPRD Sikka.
“Penyelenggara pemerintahan adalah Bupati dan DPRD, bukan Bupati saja. Dan undang-undang mengatur MoU yang membebankan keuangan daerah, harus berdasarkan persetujuan DPRD. Nah, DPRD tidak pernah tahu, tiba-tiba sudah ada MoU. Kalau anggarannya tidak tersedia, nanti DPRD yang disalahkan. Yah, pemerintah jangan membenturkan DPRD dengan masyarakat,” ujar dia.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi juga berpendapat yang sama. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah menurut dia melanggar mekanisme dan regulasi. Dia menangkap kesan Bupati Sikka hanya melakukan pencitraan saja, lalu mengabaikan sayarat-syarat formal yang tertuang dalam peraturan dan regulasi.
“Bupati omong enak semua, tapi anggaran tidak ada. Lalu sekarang semua mekanisme menyalahi aturan. Kami di DPRD bicara aturan, ada mekanisme. Kalau tidak ada mekanisme, itu di perusahaan. Ini bukan perusahaan PT Kabupaten Sikka,” sindir dia.
RDP ini melahirkan 5 rekomendasi. Pertama, pemerntah diminta mengumumkan penundaan rencana pemberian beassiwa bagi calon mahasiwa. Kedua, pemerintah diminta untuk mematangkan bantuan pendidikan dalam bentuk hibah dan bansos yang sudah tertuang dalam APBD 2019.
Ketiga, pemerintah diminta untuk menyempurnakan perangkat teknis untuk memenuhi azas legalitas dalam pemberian beassiwa. Keempat, Sekretaris Daerah diminta untuk memberikan masukan-masukan yang tepat dan benar kepada Bupati Sikka. Dan kelima, pemerintah diminta untuk menghargai kemitraan bersama DPRD Sikka.
Sampai dengan Jumat (21/6), tercacat sudah 575 calon mahasiswa yang mendaftarkan diri mendapatkan beasiswa. Pendaftaran dilakukan di Kantor Bagian Humas dan Protokol di Jalan Ahmad Yani Maumere.*** (eny)
