TPP ASN di Sikka Bukan Tunjangan Kinerja

Maumere-SuaraSikka.com: Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong menegaskan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu merupakan tunjangan tambahan penghasilan dan bukan tunjangan kinerja.

Penjelasan Bupati Sikka ini disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sikka, Rabu (26/7). Bupati Sikka menjelaskan TPP untuk menjawabi sikap politik fraksi-fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2020.

Robby Idong menjelaskan bahwa nomenklatur penganggaran tambahan penghasilan sudah disepakati bersama DPRD Sikka sejak KUA PPAS 2018 sampai dengan APBD 2018. Hal ini juga katanya sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu tunjangan penghasilan ASN bukan tunjangan kinerja.

Dia mengakui implementasi sesuai Perbup Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Calon PNS di Lingkup Pemkab Sikka, sejauh ini belum dilaksanakan secara optimal. Terhadap kriteria pemberian TPP di daiam Perbup Nomor 2 Tahun 2018, masih lebih menekankan aspek perilaku kerja yang terdiri dri komponen statis dan dinamis yang ke depannya perlu duevaluasi dengan memasukkan aspek prestasi kerja.

“Dari realisasi belanja, dapat dilihat bahwa pembayaran TPP bukan meruoakan beban tetap yang dibayarkan sama setiap bulan pada setiap perangkat daerah,” ujar dia.

Sebelunya diberitakan, enam fraksi di DPRD Sikka mengusulkan agar tunjangan perbaikan penghasilan untuk ASN di lingkup Pemkab Sikka dihentikan, dan alokasi anggaran dialihkan untuk program kegiatan yang lain. Sikap politik itu berangkat dari konstruksi Perda Perda RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang menggambarkan masih rendahnya kinerja ASN.*** (eny)