Ranperda Beasiswa Dikembalikan, Janji Rp 20 Miliar Tidak Terealisasi

Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Kabupaten Sikka mengajukan Ranperda Beasiswa dan Bantuan Dana Pendidikan untuk dibahas bersama-sama DPRD Sikka. Dalam pembahasan, Pansus DPRD mengembalikan ranperda tersebut untuk disempurnakan. Kondisi ini berakibat kepada tidak terealisasinya janji Bupati Sikka yang berencana menggelontorkan dana Rp 20 miliar setiap tahun untuk beasiswa.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dalam sambutan pada HUT ke-74 Kemerdekaan RI di Lapangan Umum Kota Baru, Sabtu (17/8), secara resmi menyampaikan alokasi anggaran Rp 20 miliar setiap tahun. Dengan demikian selama lima tahun kepemimpinannya, terdapat Rp 100 miliar anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa.

“Cita-cita kita, setiap tahun dialokasikan sekurangnya Rp 20 miliar dari 1 triliun APBD kita untuk menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga dalam tempo 5 tahun, kita mengeluarkan Rp 100 miliar, namun kita punya sarjana di semua kampung. Sudah ada satu generasi orang hebat,” seru Bupati Sikka waktu itu.

Namun semangat dalam sambutan ini sepertinya tidak diselaraskan dengan perkembangan yang terjadi saat pembahasan ranperda di Pansus DPRD Sikka yang melibatkan anggota DPRD Sikka dan pemerintah dalam hai ini organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Karena diketahui, sehari sebelum menyampaikan sambutan tersebut, Pansus DPRD Sikka telah mengembalikan Ranperda teresbut untuk disempurnakan.

Ketua Pansus Ranperda Beasiswa dan Bantuan Dana Pendidikan Alfridus Melanus Aeng kepada sejumlah wartawan, Sabtu (24/8), menjelaskan alasan Pansus DPRD mengembalikan ranperda karena banyak sekali hal teknis yang perlu diperbaiki. Pansus DPRD sangat berkeinginan ranperda yang kelak menjadi Peraturan Daerah (Perda) benar-benar memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat.

Dia menyebutkan beberapa alasan teknis yang ditemukan Pansus DPRD dalam pendalaman ranperda bersama pemerintah. Misalnya, naskah akademik masih berbicara tentang dana pinjaman tanpa bunga. Sementara pada batang tubuh, mengatur tentang beasiswa dan hibah.

“Ada perbedaan, dan ini menjadi diskusi yang panjang. Soal dana pinjaman tanpa bunga, ini kan dari awal sejak Bupati dilantik, tetapi kemudian konsepnya berubah, yang mana dalam RPJMD ada 3 skema, yaitu beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, beasiswa bagi mahssiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang melanjutkan dokter spesialis,” terang dia.

Selain itu, tambah dia, ada beberapa pasal yang harus diperbaiki. Misalnya, pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sudah kuliah 2 semester dengan IP minimal 3,00. Pasal ini agak rancu diterapkan, karena 806 calon mahasiswa yang sudah dijanjikan mendapatkan beasiswa, semuanya praktis belum memiliki IP.

Ranperda ini, kata dia, mengatur juga tentang hibah. Pansus DPRD berpandangan hibah berarti terkait orang dan badan hukum. Hibah untuk orang, dalam hal ini mahasiswa, selama ini sudah dilaksanakan melalui bantuan sosial. Sedangkan hibah untuk perguruan tinggi, katanya, mesti dikaji lagi karena pemerintah tidak bisa memberikan hibah secara terus-menerus kepada perguruan tinggi.

Dia menegaskan DPRD Sikka sama sekali tidak menolak Ranperda Beasiswa dan Bantuan Dana Pendidikan. Tetapi DPRD Sikka menerima dan kemudian membahasnya melalui Pansus, dan pada akhirnya dikembalikan untuk disempurnakan.*** (eny)