Anggota DPRD Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say
Maumere-SuaraSikka.com: Yoseph Karmianto Eri dari PKB telah ditetapkan sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka. Namun Partai Gerindra menilai penetapan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Protes pun terjadi pada saat pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka.
Fransiskus Stephanus Say dari Partai Gerindra beberapa kali meminta penjelasan dari Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David terkait posisi Yoseh Karmianto Eri sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka. Namun belum ada penjelasan yang pasti.
Menurut Fransiskus Stephanus Say, kedudukan Yoseph Karmianto Eri pantas digugat karena jelas-jelas menyalahi aturan. Dia beralasan Pasal 35 Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka telah mengatur secara tegas tentang Pimpinan Sementara DPRD Sikka.
Ayat (1) menyebutkan dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD. Ayat (2) berbunyi Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang bersal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
Ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperolah kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
Yoseph Karmianto Eri, Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka
Menurut Fransiskus Stephanus Say, untuk posisi Wakil Ketua Sementara, ada empat partai yang memiliki kursi terbanyak kedua yang sama jumlahnya, yaitu PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sepanjang yang dia tahu, hingga kini belum ada musyawarah dari masing-masing wakil partai. Karena itu, katanya, tidak ada alasan menetapkan Yoseph Karmianto Eri sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka.
“Yang disebutkan adalah kursi terbanyak, bukan suara terbanyak. Karena itu harus ada mekanisme musyawarah sebagaimana diatur oleh PP Nomor 12 Tahun 2018. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara. Kalau ini tidak dijalankan, maka Wakil Ketua Sementara itu ilegal. Dan itu artinya semua produk juga ilegal selama dipimpin Pimpinan Sementara,” ujar dia.
Hingga kini belum ada musyawarah di antara empat partai politik yang memiliki kursi terbanyak kedua. Antonius Hendrikus Rebu dari Partai Golkar dan Florensia Klowe dari Partai Hanura tidak mengetahui soal musyawarah untuk menentukan posisi Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka.*** (eny)
