Enam Sekolah di Maumere Terlibat Pungli

Maumere-SuaraSikka.com: Sebanyak enam sekolah di Kabupaten Sikka Propinsi NTT ditemukan terlibat melakukan pungutan liar (pungli). Pungli tersebut dilakukan pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019/2020.

Informasi ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olah Raga (PKO) Kabupaten Sikka Mayella da Cunha, Kamis (7/11), di ruang kerjanya. Sebelumnya, Mayella da Cunha juga menyinggung hal ini saat rapat koordinasi bersama pimpinan yayasan sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sikka yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PKO Sikka.

Mayella da Cunha menjelaskan ihwal pungutan luar tersebut merupakan temuan BPKP RI. Enam sekolah yang menjadi temuan, hanyalah sampel untuk menggambarkan telah terjadi pungutan liar pada sejumlah sekolah di Kabupaten Sikka ketika penerimaan murid tahun ajaran baru.

Enam sekolah yang menjadi sampel itu terdiri atas 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama yakni SDN Contoh Maumere, SDI Wairotang, SDI Maumere, SMPN 1 Maumere, SMPN 1 Nita, dan SMPN 3 Nangahure.

BPKP RI, kata dia, menemukan ada enam sekolah yang memberlakukan pungutan liar saat penerimaan murid baru. Hal ini tidak dibernarkan, karena sekolah-sekolah yang menerapkan pungli itu ternyata sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Jadi kalau sudah menerima dana BOS, sekolah tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan atau meminta sumbangan dari peserta didik. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Perserta Didik Baru,” jelas Mayella da Cunha.

Mantan Camat Waigete ini pun merincikan hasil temuan BPKP RI pada enam sekolah saat penerimaan murid baru. Di SDN Contoh Maumere, sekolah memungut sumbangan Rp 15.000 peranak, di SDI Maumere dipungut sumbangan Rp 125.000 peranak, dan di SDI Wairotang dipungut sumbangan Rp 50.000 peranak.

Selanjutnya di SMPN 1 Maumere, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang sebesar Rp 1.060.000 peranak, di SMPN 1 Nita, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang Rp 500.000 peranak, dan di SMPN 3 Nangahure, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang Rp 600.000 peranak.

Mayella da Cunha mengatakan BPKP RI tidak merincikan akumulasi pungutan liar pada masing-masing sekolah. Dalam temuannya, BPKP RI hanya menggambarkan berapa besar pungutan liar yang terjadi. Untuk kasus ini, katanya, BPKP RI telah merekomendasikan kepada Dinas PKO Sikka untuk melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Perserta Didik Baru sehingga ke depan tidak lagi terjadi pungutan yang dilakukan sekolah-sekolah penerima dana BOS.*** (eny)