PAN Bongkar Kejanggalan Belanja Pegawai di Sikka

Maumere-SuaraSikka.com: Pergeseran belanja modal ke belanja pegawai sebesar Rp 51 miliar, membuat gerah Fraksi PAN di DPRD Sikka. Fraksi ini pun membongkar kejanggalan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada komponen belanja langsung dalam RAPBD Tahun 2020.
Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi mengatakan belanja modal bersentuhan langsung dengan kebutuhan. Pergeseran yang dilakukan di era kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, menunjukkan pemerintah cenderung tidak berpihak kepada masyarakat tapi berpihak kepada aparatur sipil negara.
Seiring dengan pergeseran tersebut, Fraksi PAN menemukan beberapa kejanggalan. Antara lain kenaikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 45 miliar, belanja makan minum rapat sebesar Rp 10 miliar, dan sejumlah item biaya operasional lainnya.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 25 miliar. Fraksi PAN menilai perhitungan pemerintah terlalu fantastis. Menurut analisis Fraksi PAN, angka tersebut menggambarkan dalam 1 tahun yang dihitung 300 hari, maka setiap hari terjadi perjalanan dinas sebesar Rp 83 juta. Jika dikonversikan dengan anggaran Rp 250 ribu perorang, maka setiap hari terdapat 332 orang yang melakukan perjalanan dinas. Fraksi PAN secara tegas meragukan kondisi itu bisa terjadi.
Belanja makan minum rapat yang direncanakan sebesar Rp 10 miliar, juga diragukan Fraksi PAN. Dengan hitungan jumlah hari yang sama, ditemukan setiap hari tersedia Rp 33 juta untuk makan minum rapat atau sebanyak 888 orang melakukan rapat setiap hari dengan angaran makan Rp 25.000 dan minum Rp12.500. Lagi-lagi Fraksi PAN meragukan perhitungan pemerintah yang dianggap terlalu fantastis itu.
Fraksi PAN juga membidik item lain pada belanja langsung yang diduga “menguntungkan” ASN. Item-item itu seperti belanja cetak fotocopy penggandaan Rp 5 miliar, belanja ATK 4 miliar, belanja bahan bakar mobil Rp 3 miliar, belanja narasumber Rp 3 miliar, dan homor PNS Rp 9 miliar. Filario Charles Bertrandi menegaskan Fraksi PAN siap beradu argumentasi dengan pemerintah untuk membedah kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan.
Kecederungan pemerintah menafikkan kebutuhan masyarakat dan lebih mementingkan ASN, makin nyata dengan usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang estimasinya sebesar Rp 38 miliar. Fraksi PAN menolak usulan ini karena sampai sekarang belum ada persetujuan Mendagri sebagai salah satu syarat mutlak dalam penganggaran.
Terkait kondisi-kondisi ini, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah untuk menjalankan program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu caranya yakni melakukan penghematan terhadap belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagaimana temuan fraksi.*** (eny)