Mahar Rp 1 Triliun Belum Terkuak, Andi Arief Mengaku Diancam

Avatar photo

- Redaksi

Sabtu, 25 Agustus 2018 - 01:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 26 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief

Foto: Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief

Jakarta-SuaraSikka.com: Kisah dugaan mahar Rp 1 triliun hingga kini belum terkuak. Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang meniupkan terompet itu mangkir dari panggilan Bawaslu. Malah Andi Arief mengungkap dirinya terancam diintimidasi.
Andi Arief merupakan pihak yang pertama kali mengungkap adanya dugaan transaksi Rp 1 triliun antara Sandiaga Uno dengan PAN dan PKS guna mendapatkan kursi cawapres Prabowo Subianto. Sudah tiga kali Bawaslu melayangkan panggilan kepada Andi Arief sebagai saksi dugaan mahar. Dan tiga kali itu juga dia tidak menghadiri penggilan. Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Bawaslu, Jumat (24/8), berharap Andi Arief memenuhi panggilan pada Senin (27/8) pekan depan.
“Kalau tidak salah sudah tiga kali pemanggilan, tapi kita hormati. Senin depan kita harapkan hadir, mudah-mudahan nggak menunda lagi,” ujar Abhan.
Abhan mengatakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memanggil secara paksa. Dia beralasankarena ini bukan proses penyidikan pro-iustisia, tapi proses untuk pengembangan bukti-bukti yang lebih lanjut. Bawaslu akan melihat bukti yang akan disampaikan Andi Arief. Hal ini untuk mempertimbangkan pemanggilan Sandiaga Uno.
“Kita lihat nanti setelah yang bersangkutan hadir, kemudian bukti apa yang dibawa, kita akan lebih lanjutkan. (Pemanggilan Sandi) Kita lihat dulu ya, step by step,” tuturnya.
Andi Arief sendiri mengaku telah menghubungi Bawaslu pada Kamis (23/8), untuk menyatakan kemungkinan dirinya tidak bisa menepati janji memenuhi panggilan. Dia mengaku punya beberapa alasan. Antara lain belum bisa kembali ke Jakarta karena masih harus bersama orang tua yang belum sehat sepenuhnya.
Dia memberi 3 opsi ke Bawaslu agar dirinya tetap bisa memberi kesaksian soal dugaan mahar politik. Pertama, melalui video call. Cara ini bisa membantunya memberi klarifikasi. Kedua, dia menulis klarifikasi yang ditandatanganinya. Dan ketiga, melakukan klarifikasi di Bawaslu Lampung. Namun Bawaslu tetap berharap Andi Arief memberikan klarifikasi di Kantor Bawwaslu.
Tiga opsi itu terkait adanya isu ancaman kepada Andi Arief. Dia mengaku mendengar isu ada ada elite partai politik yang akan mengintimidasinya. Dia belum lama mendengar isu itu. Andi Arief mengaku sangat kuatir soal isu ancaman tersebut. Apalagi, ancaman itu berupa kekerasan fisik.
“Terhadap isu yang saya terima tadi malam bahwa salah satu ketua DPD partai politik di Jakarta yang mengorder etnis tertentu untuk mengintimidasi saya, tentu saya khawatir. Sejak dulu saya paling takut menghadapi ancaman fisik. Karena itu lebih baik saya menghindar,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (24/8).
Terkait isu tersebut, Andi Arief berencana mengirim utusan ke elite parpol tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran isu intimidasi itu. Andi Arief juga mempertimbangkan meminta bantuan polisi.
Andi Arief sangat berharap masalah dugaan mahar Sandiaga Uno segera selesai agar Sandiaga Uni tidak terbebani oleh proses di Bawaslu. Andi Arief menegaskan dirinya sama sekali tak punya niat buruk terhadap Sandiaga Uno.
“Saya tidak pernah berniat menggagalkan pencawapresan Sandiaga Uno. Saya hanya berkeinginan untuk mencegah Pak Prabowo berbuat salah pada 8 Agustus 2018 lalu atas informasi yang saya dengar langsung dari 3 pimpinan Partai Demokrat. Bagi saya, itu kategorinya bukan informasi biasa,” pungkasnya.
Ketua DPP Partau Gerindra Habiburokhman memastikan ancaman itu bukan berasal dari parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. Habiburokhman mengaku sudah mengecek ke empat partai pendukung Prabowo-Sandiaga.
“Jadi, kalau soal ancaman, clear, saya sudah cek, tidak dari kubu empat partai tersebut, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, tidak dari situ. Kita nggak tahu dari mana. Sudah saya cek semua,” ujar Habiburokhman di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/8).
Habiburokhman mengatakan Andi Arief tidak menceritakan secara terperinci mengenai adanya ancaman tersebut. Dia tak tahu-menahu asal ancaman itu.
Sebelumnya, Sandiaga Uno dilaporkan ke Bawaslu karena tudingan Andi Arief soal duit Rp 500 miliar. Sandiaga Uno dituding memberikan uang tersebut ke PKS dan PAN untuk penentuan cawapres Prabowo Subianto. Atas laporan tersebut, Bawaslu telah memanggil tiga saksi. Salah satu saksi, Andi Arief, tidak hadir.*** (eny)
Baca Juga :  Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Berita Terkait

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!
Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri
Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!
IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026
Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA