Maumere-SuaraSikka.com: Sebanyak 9 mobil pick up pengangkut ikan dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flotim, dilarang masuk ke wilayah Kabupaten Ngada. Padahal sopir dan kendaraan mengantongi dokumen lengkap.
Mereka ditahan Satgas Covid Ngada di Rowa, perbatasan antara Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Alasan dilarang masuk pun tidak jelas.
Lambertus Sino, salah seorang sopir dari Kabupaten Sikka kepada media ini melalui saluran telepon mengatakan mereka ditahan sejak Sabtu (29/5) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita hingga pagi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tunjukkan semua dokumen, baik kendaraan maupun persyaratan perjalanan. SIM, STNK, surat sehat, surat bebas Covid, surat jalan, semua lengkap. Tapi kami dilarang masuk ke wilayah Ngada,” ungkap Lambertus Sino.
Dia mengatakan personil Pol PP yang bertugas di perbatasan tidak memberi tahu apa alasan mereka dilarang masuk. Ketika pertanyaan ini terus dilontarkan, seorang oknum Pol PP Ngada malah mengajak berkelahi.
Yang membuat para sopir pengangkut ikan kecewa, yakni perlakuan diskriminatif terhadap kendaraan pengangkut logistik yang lain.
“Mobil pengangkut logistik yang lain, mereka lewatkan. Banyak sekali mobil pengangkut ayam yang bebas masuk keluar. Terus kami ini salah apa sehingga dilarang masuk,” kesal dia.
Lambertus Sino menduga ada alasan khusus yang sifatnya stigmanisasi terhadap masyarakat Sikka dan Flotim. Dia menduga alasan karena Sikka dan Flotim sudah ada yang terpapar virus corona, sehingga dikuatirkan mereka bakal membawa virus ke wilayah Ngada.
Akibat dilarang masuk ke wilayah Ngada, sebanyak 3 mobil pengangkut ikan terpaksa memilih pulang. Mereka memutuskan untuk menjual ikan di Mbay Kabupaten Nagekeo.
Sementara itu 6 mobil lain tetap memilih bertahan. Mereka mengontak pengepul-pengepul ikan di Bajawa untuk langsung transaksi di perbatasan.
“Pengepul ikan dari Bajawa datang, kami langsung transaksi. Boks-boks ikan kita pindahkan ke mobil mereka,” cerita Lambertus Sino.
Perlakuan personil Satgas Covid Ngada di perbatasan ini, hemat Lambertus Sino, sangat merugikan kepentingan masyarakat Ngada, karena ikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat.
Dia berharap Pemkab Ngada mengevaluasi kebijakan pengetatan di perbatasan, termasuk menindak tegas oknum Pol PP Ngada yang berperilaku layaknya preman.
Kepala Dinas Perhubungan Ngada Dominikus Bobi Isu yang dihubungi media ini melalui telepon selular meminta maaf atas tindakan oknum yang dijalankan di luar prosedural.
Dia menegaskan tidak ada larangan bagi kendaraan pengangkut logistik sepanjang sopir dan kondektur bisa menunjukkan surat keterangan sehat dari Satgas Covid kabupaten daerah asal.
Sembilan mobil pengangkut ikan itu terdiri dari 5 mobil dari Sikka dan 4 mobil dari Flotim. Tiga mobil yang memilih menjual ikan di Mbay yakni 2 dari Flotim dan 1 dari Sikka.
Lambertus Sino mengisahkan perjalanan dari Maumere tidak mendapat kendala di perbatasan kabupaten lain karena seluruh dokumen lengkap. Mereka baru menemukan kendala di perbatasan Nagekeo dan Ngada.*** (eny)
