PMKRI Maumere Serukan Copot Kapolres Sikka

Maumere-SuaraSikka.com: Kurang lebih 30 aktivis PMKRI Maumere Cabang Maumere, Rabu (29/8), melakukan aksi damai terkait dana pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakl Bupati Sikka Tahun 2018. Buntutnya, mereka menyerukan pencopotan Kapolres Sikka Rickson PM Situmorang.

Desakan pencopotan Kapolres Sikka terlihat dari salah satu spanduk yang dibawa saat aksi damai. Spanduk itu bertuliskan Copot Kapolres Lenyapkan Uang Rp 5 Miliar-an. Seruan copot Kapolres Sikka juga diteriakan Ketua PMKRI Maumere Bentho Ranny saat melakukan orasi di Jalan Ahmad Yani, persis di depan Mapolres Sikka.

“Jika hadir untuk Sikka, tidak lebih baik untuk mencerdaskan masyarakat Sikka, sebaiknya pulang, pulang, sekali lagi Kapolres Sikka lebih baik pulang. Kenapa pulang? Pertanyaannya adalah au hai? Kemudian datang menodai harkat dan martabat kami rakyat Sikka. Budaya Kabupaten Sikka tidak ada yang namanya na’o. PMKRI mendesak untuk mencopot Kapolres Sikka,” teriak Bentho Ranny dari atas sebuah pick up.

Bentho Rany menegaskan PMKRI Maumere tidak sedang mencari sensasi. PMKRI Maumere menduga Kapolres Sikka telah mencuri uang rakyat melalui dana pengamanan pemilihan kepala daerah. Karena itu PMKRI Maumere menuntut untuk bertemu dengan Kapolres Sikka guna melakukan audiens. Jika tidak bertemu, Bentho Rany mengancam akan menduduki Polres Sikka dan mengajak rakyat Kabupaten Sikka mengusir Kapolres Sikka dari Maumere.

PMKRI Maumere akhirnya bertemu Kapolres Sikka Rickson Situmorang. Orang pertama di Polres Sikka itu menerima PMKRI Maumere di lobi ruang tunggu, didampingi Wakapolres Sikka Iwan Iswahyudi. Rickson Situmorang beralasan sengaja bertemu PMKRI Maumere di lobi sehingga seluruh persoalan yang diangkat PMKRI Maumere bisa diketahui secara transparan. Pertemuan tersebut berlangsung terbuka, disaksikan banyak anggota polisi.

PMKRI Maumere membawa lima tuntutan, yakni meminta klarifikasi tentang dana pengamanan pemilihan kepala daerah, transparansi pengelolaan dana tersebut, Polres Sikka telah melakukan duplikasi kuitansi, mendesak Kapolres Sikka memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah berbasis kinerja, dan segera mengembalikan sisa dana pengamanan kepala daerah.

Bentho Rany mengatakan berdasarkan informasi yang beredar bahwa dana pengamanan kepala daerah sebesar Rp 5.895.012.000. Dari hasil investigasi yang dilakukan PMKRI Maumere, riil dana yang terserap pada 426 personil hanya sebesar Rp 853 juta. Selain itu, katanya, banyak temuan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan awal. PMKRI Maumere menduga adanya penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Kapolres Sikka.

Kapolres Sikka menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengatakan penggunaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah sesuai tahapan kegiatan. Hingga kini tahapan kegiatan belum selesai. Sebagai penerima dana hibahnya, pihaknya akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.

Terkait investigasi PMKRI yang menyebut realisasi dana hanya Rp 853 juta, Kapolres Sikka mengklarifikasi kembali. Dia meminta penjelasan, kira-kira hasil investigasi itu sudah sampai ke tahapan kegiatan yang mana. PMKRI Maumere tidak bisa menjelaskan klarifikasi tersebut.*** (eny)