Oknum Pendamping PKH Intimidasi Pemanfaat Pilih Caleg Tertentu

Maumere-SuaraSikka.com: Perseteruan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kian memanas. Di Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, terbetik kabar oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan intimidasi kepada pemanfaat untuk memilih calon legislatif tertentu.

Masalah ini diangkat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Philipus Fransiskus saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar atas RAPBD 2019, Rabu (21/11).

Fraksi PAN menyayangkan tindakan oknum pendamping PKH yang menjual kemiskinan untuk kepentingan politik pada tahun 2019 mendatang. Dia mengatakan tindakan tersebut merupakan sikap yang tidak pantas yang menunjukkan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan oknum yang juga adalah Koordinator PKH Kecamatan Doreng.

Dugaan intervensi politik oknum pendamping PKH ini, jelas Philipus Fransiskus, dilakukan dalam setiap kali pertemuan kelompok bulanan. Oknum tersebut selalu memaksa dan mengancam keluarga keluarga pengguna manfaat (KPM) untuk memilih calon Anggota DPRD Sikka dari partai tertentu.

“Bunyi ancaman tersebut, jika tidak memilih caleg dari partai tersebut, maka keluarga pengguna manfaat akan dikeluarkan atau dicoret dari PKH. Tindakan oknum ini sangat meresahkan keluarga pengguna manfaat,” seru Philipus Fransiskus.

Dia mengatakan Fraksi PAN menyampaikan persoalan ini berdasarkan keluhan dan pengaduan sebagian besar KPM di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng. Dia bahkan bersedia menghadirkan saksi untuk mengklarifikasi pernyataan politik tersebut. Fraksi PAN meyakini tindakan oknum pendamping PHK tersebut tanpa sepengetahuan calon legislatif yang dimaksud.

Terhadap kondisi ini, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk segera mengumpulkan semua KPM PKH di Desa Kloangpopot beserta pendamping desa dan perangkat desa. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang sesat yang disampaikan oknum pendamping PKH tersebut.

Partai politik mana dan calon legislatif siapa yang terseret-seret pada persoalan ini belum diketahui. Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi sempat meminta untuk menyebut jelas partai politik tertentu seperti yang diutarakan Philipus Fransiskus. Namun mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka itu menjawab diplomatis bahwa nanti akan disampaikan kemudian.

Program Keluarga Harapan dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Belum diketahui siapa oknum pendamping PKH yang dimaksudkan Fraksi PAN dalam kasus ini. Kepala Dinas Sosial Emmy Laka belum sempat dihubungi untuk memastikan dugaan keterlibatan dan intimidasi yang dilakukan oknum pendamping PKH.*** (eny)