Tunjangan Belum Dibayar, Perangkat Desa Lela Datangi DPRD Sikka

Maumere-SuaraSikka.com: Puluhan perangkat desa di Desa Lela Kecamatan Lela Kabupaten Sikka Propinsi NTT mendatangi DPRD Sikka, Rabu (18/12). Mereka mengadu ke lembaga perwakilan rakyat perihal tunjangan yang belum dibayar selama kurun waktu 1-2 tahun ini.

Para perangkat desa itu didampingi Kepala Desa Lela Frederich Fransiskus Baba Djoedje. Mereka tidak sempat bertemu Pimpinan DPRD Sikka karena pada saat yang sama sedang ada rapat konsultasi antara Pimpinan DPRD Sikka, Bupati Sikka, dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Sikka. Akhirnya mereka diterima dua orang anggota Fraksi Partai Golkar yakni Fransiskus Siku Parera dan Ferdinandus Yan.

Aparat desa yang belum menerima tunjangan yakni 20 Ketua RT dan 9 Ketua RW selama tahun 2018, lalu 24 orang anggota Linmas selama tahun 2017 dan tahun 2018, terus 25 orang kader posyandu. Tunjangan Ketua RT dan RW Rp 1,2 juta pertahun, tunjangan Linmas Rp 1 juta pertahun, dan tunjangan kader posyandu Rp 1,2 juta pertahun.

Evensius Yuven da Rato selaku Ketua RT/RW 004/002 menjelaskan mereka sudah meminta Kepala Desa untuk segera membayar tunjangan aparat desa. Jika tidak segera dibayar maka perangkat desa akan melakukan aksi mogok kerja. Bahkan mereka tidak akan mengizinkan pembangunan tempat pemungutan suara (TPS) untuk kepentingan Pemilihan Umum 2019.

Da Rato menjelaskan kasus lambannya pembayaran tunjangan perangkat desa ini sudah kali kedua. Sebelumnya pada tahun lalu mereka juga mengalami hal yang sama. Tunjangan baru dibayarkan setelah mereka mengadu langung kepada Yoseph Ansar Rera, Bupati Sikka waktu itu.

Kondisi ini dibenarkan Walburgus Laki, yang sudah 36 tahun menjadi kader posyandu di Desa Lela. Dia mengatakan tunjangan kader posyandu untuk tahun 2017 baru dibayar pada pertengahan Januari 2018. Dia berharap kondisi seperti tahun lalu tidak terjadi lagi pada tahun ini. Untuk itu dia menegaskan agar Kepala Desa Lela segera membayar tunjangan mereka.

Apa alasanya sehingga tunjangan perangkat desa belum dibayar, Da Rato mengaku tidak mengetahui alasannya. Heron Hedwiq, mantan Ketua BPD Lela menduga ada hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa Lela dan Camat Lela Richardus Peterson. Diduga karena hubungan yang tidak harmonis tersebut, Camat Lela tidak mau mencairkan dana desa untuk membayar tunjangan perangkat desa.

Kepala Desa Lela Frederich Fransiskus Baba Djoedje yang dimintai keterangannya mengatakan Camat Lela menahan dana desa sebesar Rp 1,5 miliar. Dia sendiri mengaku tidak mengetahui apa alasan Camat Lela menahan dana desa.

“Saya sudah sampaikan pertanggungjawaban, dan sekarang Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan. Saya tidak tahu kenapa Camat tahan uang Rp 1,5 miliar,” jelas mantan aktifis GMNI Sikka itu.

Usai bertemu dengan dua anggota Fraksi Partai Golkar, para perangkat desa ini langsung menuju Kantor Bupati Sikka. Mereka berencana menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Belum diketahui apa saja yang mereka sampaikan kepada Bupati Sikka dan bagaimana jalan keluarnya.

Sementara itu Camat Lela Richardus Peterson hingga sekarang belum bisa dimintai keterangan. Media ini sudah berupaya menghubungi lewat telepon selular, namun yang bersangkutan tidak menjawabnya.*** (eny)