Kebutuhan Masyarakat Sikka di Tahun 2018 Tidak Tercapai Maksimal

Maumere-SuaraSikka.com: Masyarakat Kabupaten Sikka masih menjadi “anak tiri” oleh pemerintah sendiri. Paling tidak itu terlihat pada pelaksanaan program kegiatan di tahun 2018. Kebutuhan masyarakat tidak tercapai maksimal sebagaimana anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Indikator ini nampak dari belanja langsung yang merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dari anggaran sebesar Rp 481,91 miliar lebih, yang terealisasi hanya Rp 405,77 miliar lebih atau setara 84,20 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini meliputi 6 urusan wajib, 6 pelayanan dasar, 16 urusan wajib bukan pelayaan dasar, 6 irisan pilihan, dan 7 urusan penunjang urusan pemerintah, yang tersebar di Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 19 dinas, 6 badan, Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran, RSUD TC Hillers, Sekretariat KORPRI, dan 21 kecamatan serta 13 kelurahan.

Masih rendahnya prioritas pembangunan tahun 2018 untuk kepentingan masyarakat, diketahui dari Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2018. Pidato pengantar ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sikka Romanus Woga di depan paripurna DPRD Sikka, Senin (11/3).

Sayangnya, Romanus Woga tidak menyampaikan semua capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada nota pengantar. Yang dia sampaikan hanyalah tingkat capaian indikator kinerja kerja secara umum untuk program prioritas pembangunan daerah.

“Secara detail dapat dicermati pada dokumen LKPJ Akhir Tahun 2018, dan pendalamannya dapat dilakukan pada saat pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sikka,” alasan Romanus Woga.

Secara umum, pendapatan daerah pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1,14 triliun lebih, dan terealisasi sebesar Rp 1,09 triliun lebih atau 94,92 persen. Sementara belanja daerah, dari anggaran sebesar Rp Rp 1,19 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1,07 triliun lebuh atau 90,45 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen penting dalam pendapatan, ditargetkan sebesar Rp 113,84 miliar lebih, hanya bisa terealisasi sebesar Rp 97,65 miliar lebih atau 85,78 persen. Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah masih terbilang rendah. Demikian pun pengawasan DPRD Sikka masih kurang maksimal.

Usai membacakan Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang LKPJ Akhir Tahun 2018, Wakil Bupati Sikka menyerahkan dokumen LKPJ kepada Wakil Ketua DPRD Sikka Donatus David. Fraksi-Fraksi di DPRD Sikka akan memberikan catatan politis terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang LKPJ Akhir Tahun 2018. Sesuai jadwal, catatan politis fraksi-fraksi akan disampaikan pada Selasa (12/3) dalam paripurna DPRD Sikka.

Rapat paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pidato Pengantar Bupati Sikka ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Donatus David, didampingi Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa dan Wakil Ketua DPRD Sikka Sufriyance Merison Botu. Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo tidak hadir pada momen tampan ini karena sedang berada di luar Kabupaten Sikka.*** (eny)