Kasus “Kapa Poeng” Masuk Pengadilan Maumere

0
144
Hentikan Kasus “Kapa Poeng”, Bawaslu Sikka Dituding Sewenang-wenang
Dua ibu dari Kecamatan PaluE, penerima bantuan “kapa poeng” sedang berada di Kantor Bawaslu Sikka

Maumere-SuaraSikka.com: Gagal menembus “keangkuhan” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sikka, kasus “kapa poeng” dari Kecamatan PaluE kini masuk ke Pengadilan Negeri Maumere. Viktor Nekur selaku kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan praperadilan pada Jumat (14/6) siang tadi.

Gugatan praperadilan ini mewakili kliennya Petrus Gande Ware, yang menjadi pelapor kasus ini pada Bawaslu Sikka beberapa waktu lalu. Langkah hukum ini ditempuh untuk mencari keadilan terkait penghentian penyelidikan oleh Bawaslu Sikka atas laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan terlapor atas nama Ferdinandus Mboi.

“Jadi hari ini saya sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Maumere. Ini untuk menguji sah tidaknya penghentian penyelidikan kasus yang dilaporkan ke Bawaslu Sikka,” terang Viktor Nekur di Maumere.


Berita Terkait:


Didampingi Petrus Gande Ware, Viktor Nekur merujuk kepada Pasal 477 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikan katanya, penghentian penyelidikan harus diuji melalui praperadilan.

Viktor Nekur mengatakan saat melaporkan kasus ini di Bawaslu Sikka, kliennya menyertakan juga alat bukti dan saksi. Saksi-saksi yang diajukan adalah saksi penerima bantuan, saksi yang memberikan bantuan, dan saksi yang mengambil kembali bantuan. Bantuan yang dimaksudkan dalam bentuk “kapa poeng”, yang juga menjadi barang bukti dalam laporan.

“Sebenarnya alat bukti dan saksi sudah sangat lengkap dan sempurna. Sangat memenuhi unsur 2 alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Karena itu tidak ada alasan bagi Bawaslu Sikka untuk menghentikan penyelidikan,” tambah dia.

Dia juga menyinggung Pasal 286 UU Pemilu yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa calon anggota DPRD Kabupaten dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Dalam konteks ini,kata dia, saksi-saksi dalam berbagai peran telah memberikan keterangan sejujur-jujurnya bahwa ada yang menerima bantuan, ada yang memberi bantuan, dan ada yang mengambil kembali bantuan tersebut.

“Jadi sangat disayangkan sekali ternyata Bawaslu Sikka menghentikan proses ini. Saya kira ada kesalahan penafsiran yang dilakukan Bawaslu Sikka,” protes dia.

Petrus Gande Ware menilai Bawaslu Sikka tidak serius menangani dugaan pemberian bantuan yang dia laporkan. Dia pun kecewa karena penghentian penyelidkan hanya disampaikan secara lisan. Saat ini untuk mengambil barang bukti berupa “kapa poeng” yang dia serahkan saat penyampaian laporan, itu pun dia mengalami kesulitan. Sudah tiga kali dia ke Kantor Bawaslu Sikka, tapi selalu saja ada alasan untuk tidak mengembalikan barang bukti tersebut.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini