MCW Desak Kejagung Tetapkan Ansar Rera Tersangka Tunjangan DPRD Sikka

0
70
MCW Desak Kejagung Tetapkan Ansar Rera Tersangka Tunjangan DPRD Sikka
Forum Maumere Corruption Watch (F-MCW) sedang berdialog dengan Kajari Maumere Azman Tanjung, Kamis (8/8), terkait dugaan korupsi dana tunjangan dan perumahan anggota DPRD Sikka
Maumere-SuaraSikka.com: Kurang lebih 10 orang dari Forum Maumere Corruption Watch (F-MCW), Kamis (8/8), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Maumere. Mereka mendesak Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana  korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka.
Kejaksaan Agung sedang melakukan pemeriksaan awal atas dugaan kasus tipikor tahun 2018 ini. Setidaknya sudah 16 saksi yang dimintai keterangan pada akhir Juni 2019 di di Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang. Yang dimintai keterangan antara lain mantan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera.
Dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Maumere, Ketua Forum MCW Mardianus da Gomez mengatakan dugaan kasus tindak pidana korupsi itu dilakukan Yoseph Ansar Rera selaku Bupati Sikka Periode 2013-2018. Dia tidak menggambarkan bagaimana peran Yoseph ansar Rera dalam kasus ini.
“Forum menaruh hormat kepada Kejari Maumere untuk pro aktif menyampaikan kepada Kejagung, bahwa telah ada desakan warga agar kasus dugaan korupsi dana tunjangan Dewan Sikka dapat ditetapkannya Yoseph Ansar Rera sebagai tersangka,” seru Mardianus da Gomez.
Forum MCW mengatakan korupsi terjadi karena kebutuhan yang melampaui penghasilan atau karena keinginan yang berlebihan atu karena merasa penghasilan yang diterima tidak adil dibanding dengan apa yang menjadi haknya.
Selain itu, bisa juga orang melakukan korupsi karena sistem yang membuka peluang pada seseorang atau korporasi. Forum MCW menambahkan bisa juga orang melakukan korupsi karena dikuasai keserakahan.
BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan  Keuangan Pemkab Sikka TA 2018 dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Lembaga audit negara itu tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka.
Terhadap hal ini, Forum MCW meminta Kejagung untuk tidak memberhentikan penyelidikan kasus tersebut lantaran opini WTP. Forum MCW berpandangan bahwa korupsi tidak semata diuji dari kebenaran transaksi.
Menurut Forum ini, dugaan kasus tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan dengan mencari untung dan merugikan negara melalui sikap tidak terpuji berupa pemufakatan jahat dengan membuat kebijakan baru Perbup Nomor 45 Tahun 2017 sebagai landasan yuridis pembayaran tunjangan dimaksud.
Usia menggelar orasi, Forum MCW bersama Ketua Sekber Jaga Nian Tana John Bala menemui Kepala Kejaksaan Negeri Maumere Azman Tanjung. Pada pertemuan di Lantai II Gedung Kejaksaan Negeri Maumere, Forum MCW dan Sekber Jaga Nian Tana meminta agar aksi yang mereka lakukan diinformasikan ke Kajagung.
“Kami tidak punya akses untuk sampai ke sana, karena itu mohon kiranya harapan dan tuntuan kami ini disampaikan kepada Kejagung. Demikian pun kalau ada informasi dari Kejagung terkait kasus ini, mohon diinformasikan kepada kami,” pinta John Bala.
Azman Tanjung mengatakan pihaknya sudah memberikan informasi lisan terkait aksi damai yang dilakukan Forum MCW. Nantinya dia juga akan menginformasikan secara tertulis.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini