DID Sikka Puluhan Miliar Menghilang 

0
88
DID Sikka Puluhan Miliar Menghilang
Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Valentinus Sili Tupen
Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Kabupaten Sikka berharap tahun 2020 ini mendapatkan dana insentif daerah (DID). Ini menyusul terbitnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018. Ternyata harapan itu sia-sia, puluhan miliar rupiah DID Sikka terpaksa menghilang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Valentinus Sili Tupen yang dihubungi di Kantor Bupati Sikka, Senin (11/11), menjelaskan Kabupaten Sikka mendapatkan opini WTP selama tiga kali berturut-turut sejak tahun 2016. Prestasi itu terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera dan Paolus Nong Susar.
Atas prestasi tersebut pemerintah pusat memberikan insentif berupa DID. Untuk WTP tahun 2016, DID Kabupaten Sikka menerima DID sebesar Rp 26 miliar lebih yang dianggarkan tahun 2018. Menyusul setelah itu untuk WTP tahun 2017, Kabupaten Sikka mendapatkan DID sebesar Rp 19 miliar lebih yang dianggarkan tahun 2019.
Ketika muncul opini WTP tahun 2018, ada sejumput harapan untuk mendapatkan DID yang tidak jauh dari 2 tahun sebelumnya. Harapan ini sirna, karena sudah dipastikan Kabupaten Sikka tidak akan menerima DID di tahun 2020, meski mendaptkan opini WTP tahun 2018.
Valentinus Sili Tupen menjelaskan Kabupaten Sikka tidak mendapatkan DID pada tahun 2020 karena terlambatnya penetapan APBD Sikka Tahun 2019. DPRD Sikka telah memberikan persetujuan penetapan pada 31 Desember 2018, namun pengurusan registrasi di Pemprop NTT baru diterbitkan pada awal Januari 2019.
“Dulu itu kita berpikir bahwa dasarnya adalah persetujuan DPRD Sikka. Karena itu kita kejar persetujuan tanggal 31 Desember 2018. Tapi kemudian harus menunggu lagi surat dari Gubernur NTT. Ternyata surat baru keluar tanggal 4 Januari 2019, melewati tahun anggaran. Jadi akhirnya kita tidak dapat DID,” jelas Valentinus Sili Tupen.
Dia mengatakan pemerintah kabupaten tidak bisa membangun argumentasi untuk menjelaskan alur pembahasan anggaran. Masalahnya karena pemerintah pusat mengantongi bukti dan data yang ada, dan lebih bereferensi kepada surat yang dikeluarkan Gubernur NTT.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini