Anggaran Kesehatan 2021 Mencapai 6,2 Persen APBN

Maumere-SuaraSikka.com: Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran kesehatan pada tahun 2021 mencapai 6,2 persen APBN atau setara Rp 169,7 Triliun.

“Alokasi anggaran kesehatan ini melebihi batas yang ditentukan 5 persen APBN. Kita mengalokasikan 6,2 persen dari APBN untuk penguatan penanganan covid. Meskipun turun dibandingkan tahun ini, tapi cukup signifikan dan alokasinya juga bervariasi,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Dia menjelaskan alokasi anggaran tersebut antara lain untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan.

Kepada 700 wartawan yang mengikuti Media Workshop, Kamis (22/10), Yustinus Prastowo menyinggung soal kebijakan 2021 di bidang kesehatan.

Dia menyebut lima kebijakan mendasar. Pertama, percepatan pemulihan keeehatan akibat Covid-19. Ada 3 hal yang harus dilakukan yakni peningkatan dan pemerataan supply side, penguatan koordinasi pusat, daerah, swasta, dan antisipasi pengadaan vaksin.

Kedua, penguatan program generasi unggul, dengan orientasi akselerasi penurunan stunting dan penguatan program promotif-preventif.

Ketiga, penguatan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah. Kebijakan ini sebagai bentuk sinergisitas perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan untuk mendukung supply side.

Keempat, kebijakan reformasi JKN yang meliputi perbaikan mutu layanan dan efektivitas biaya JKN, penyesuaian iuran JKN dan validitas data PBI JKN, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Kelima, health security preparedness atau kesiapan keamanan kesehatan dengan penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Dia menambahkan terdapat sejumlah target prioritas bidang kesehatan pada tahun depan dalam rangka penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional.

Yustinus Prastowo menyebutkan antisipasi pengadaan vaksin Covid-19 untuk 160 juta orang sebesar Rp 18 Triliun, dan antisipasi pelaksanaan imunisasi sebesar Rp 3,7 Triliun.

Kemudian terdapat bantuan sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR dengan total Rp 1,2 Triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk layanan pengendalian penyakit TB di 145 layanan sebesar Rp 2,8 Triliun, penyediaan obat TB, HIV/AIDS, dan vaksin 24 paket Rp 2,77 Triliun, serta penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita sebesar Rp 1,1 Triliun.

Selain itu terdapat pembangunan 971 gedung puskesmas dan pembangunan/rehabilitasi 559 rumah sakit rujukan, serta bantuan operasional kesehatan untuk 10.143 puskesmas sebesar Rp 10,7 Triliun.

Ada dua target prioritas untuk program JKN yakni bantuan iuran JKN bagi PBPU dan BP Kelas III sebesar Rp 2,4 Triliun, dan bantuan iuran PBI JKN 96,8 juta jiwa sebesar Rp 48,8 Triliun.

Program JKN masuk dalam target prioritas bidang kesehatan pada tahun 2021.*** (eny)