Pemerintah Alokasikan Dana Rp 51,2 Triliun untuk JKN

0
71
Pemerintah Alokasikan Dana Rp 51,2 Triliun untuk JKN
Salah satu poin materi Staf Khusus Menkeu RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pada Media Workshop yang digelar BPJS Kesehatan, Kamis (22/10)

Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun depan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 51,2 Triliun untuk subsidi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kabar gembira ini disampaikan Staf Khusus Menkeu RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pada Workshop Media yang digelar BPJS Kesehatan, Kamis (22/10).

Alokasi untuk program JKN sebesar Rp 51,2 Triliun, kata dia, setara dengan 30,1 persen dari anggaran kesehatan dalam APBN 2021. Anggaran kesehatan di tahun 2021 mencapai Rp 169,7 Triliun atau setara 6,2 persen APBN. Reformasi JKN merupakan salah satu kebijakan bidang kesehatan di tahun 2021.

Reformasi JKN itu sendiri meliputi perbaikan mutu layanan dan efektivitas biaya JKN, penyesuaian iuran JKN dan validitas data PBI JKN, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Alokasi anggaran Rp 51,2 Triliun, urai dia, tediri dari bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III Rp 2,4 Triliun, dan bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 48,8 Triliun.

Di tahun 2020 ini, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 Triliun. Di antaranya sebesar Rp 3 Triliun atau setara 3,4 persen dialokasikan untuk bantuan iuran JKN serta insentif tenaga medis penanganan Covid-19 sebesar Rp 5,9 Triliun.

Yustinus Prastowo mengatakan saat ini terjadi kesenjangan antara iuran JkN dengan manfaat yang komprehensif. Sehingga untuk kesinambungan program JKN, kata dia, perlu adanya perbaikan ekosistem.

Perbaikan ekosistem, lanjut dia, dengan mempertimbangkan 3 hal. Pertama, penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Kedua, manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan debgan kelas rawat inap yang standar. Dan ketiga, reviu iuran manfaat, dan tarif layanan secara konsisten dan regular, dengan perlunya membentuk unit aktuaria pemerintah.

Media Workshop BPJS Kesehatan ini berlangsung dua hari, Kamis-Jumat (22-23/10) dengan tema Jaminan Kesehatan Nasional dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, melibatkan 700 wartawan di seluruh Indonesia, termasuk 5 di antaranya dari Kabupaten Sikka.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini