Maumere-SuaraSikka.com: Perumda Mawarani di Kabupaten Sikka dipastikan gagal mendapatkan dana segar dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar dari pemerintah daerah setempat.
Kepastian ini disampaikan langsung Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021, Sabtu (21/11).
“Manajemen Perumda Mawarani akan menyampaikan bisnis plan kepada Dewan yang terhormat. Pemerintah berharap penyertaan modal dapat dialokasikan kembali pada Perubahan APBD 2021,” terang Bupati Sikka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021, Rabu (18/11), Bupati Sikka menjelaskan terkait pos pengeluaran pembiayaan daerah, di antaranya merencanakan penyertaan modal Rp 1 miliar kepada Perumda Mawarani.
Terkait rencana tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Sikka pun memberikan pandangan politis.
Fraksi PDIP berpendapat pengeluaran pembiayaan daerah, termasuk rencana penyertaan modal kepada Perumda Mawarani, perlu dipertimbangkan dengan keseimbangan dan kemendesakan belanja publik.
Fraksi Partai Gerindra pun berpandangan yang sama, agar dipertimbangkan kembali.
Khusus untuk Perumda Mawarani, Fraksi Partai Gerindra berpendapat karena situasi pandemi yang masih belum jelas akhirhya, biarlah manajemen yang baru dilantik lebih fokus mereformasi manajemen internal sebelum berinovasi dengan pengembangan unit usaha.
“Akan lebih baik juga jika manajemen Mawarani yang baru diberi kesempatan menyajikan bisnis plan untuk dipertimbangman di perubahan anggaran nanti,” ungkap Jurubicara Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu.
Fraksi Partai Hanura meminta pemerintah untuk menangguhkan dulu penyertaan modal kepada Mawarani karena belum ada bisnis plan. Demikian pun Fraksi Partai Golkar meminta dipending hingga terbentuknya Perda Penyertaan Modal Perumda Mawarani.
Hal senada diutarakan Fraksi Partai Nasdem. Yosef Nong Soni menegaskan untuk menekan defisit tahun 2021, rencana penyertaan modal kepada Mawarani ditangguhkan dulu.
“Mengingat sampai saat ini pemerintah dalam hal ini Perumda Mawarani belum pernah memresentasikan bisnis plan di hadapan Dewan selaku pemegang otoritas hak anggaran” ungkap Jurubicara Fraksi Partai Nasdem itu.
Pendapat berbeda disampaikan Fraksi PKB. Fraksi ini mendukung rencana pemerintah, dan menyebutnya sebagai langkah strategis, sambil meminta pemerintah segera menerbitkan Perda Perumda Mawarani agar tidakmenjadi temuan BPK.
Selain rencana penyertaan modal Rp 1 miliar kepada Perumda Mawarani, Bupati Sikka juga berencana memberikan penyertaan modal Rp 12 miliar kepada PT Bank NTT, penyertaan modal Rp 9 miliar kepada Perumda Wair Puan, dan pinjaman daerah Rp 500 juta kepada koperasi sebagai dana bergulir.*** (eny)
