Maumere-SuaraSikka.com: Pemkab Sikka melakukan rasionalisasi keuangan secara berulang selama tahun 2020. Ironinya, justeru sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) diperkirakan mencapai Rp 112.936.614.942.
Dalam Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2021, Rabu (18/11) malam, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menjelaskan penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 112.936.614.942, yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun sebelumnya.
Rencananya, silpa perkiraan ini antara lain sebesar Rp 22,5 miliar menjadi pengeluaran pembiayaan daerah. Pos yang direncanakan pada pengeluaran pembiayaan daerah yakni penyertaan modal Rp 22 miliar kepada PT Bank NTT, penyertaan modal Rp 9 miliar kepada Perumda Wair Puan, penyertaan modal Rp 1 miliar kepada Perumda Mawarani, dan pemberian pinjaman daerah kepada koperasi Rp 500 juta sebagai dana bergulir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PAN DPRD Sikka menyesalkan berbagai perencanaan di tahun 2020 terpaksa harus dirasionalisasi seperti anggaran pembangunan dan Tunjangan Penghasilan bagi PNS (TPP) dengan alasan tidak ada uang, ternyata Silpa perkiraan begitu besar.
Jurubicara Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi menegaskan bahwa saat pembahasan RAPBD Perubahan 2020, fraksi sudah menyampaikan perhitungan-perhitungan anggaran yang masih dapat direncanakan untuk kegiatan pembangunan tahun 2020, termasuk TPP.
Terhadap pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan pemerintah, Fraksi PDIP meminta dipertimbangkan dengan keseimbangan dan kemendesakan belanja publik.
Dalam Keterangan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi, Sabtu (21/11), Bupati Sikka menjelaskan bahwa Silpa definitif baru akan diketahui besaran dan komponen pembentuknya pada saat BPK menyerahkan LHP atas LKPD Sikka Tahun 2020.
Dia meyakini Silpa 2020 hasil audit BPK pada tahun 2021 mendatang tidak mencapai nilai sebesar Rp 112.936.614.942.
Kondisi ini terjadi, jelas Bupati Sikka, karena penurunan target pendapatan daerah sesuai alokasi dana transfer ke daerah belum berimbang dengan penurunan alokasi belanja daerah, sebagaimana perencanaan awal pada dokumen RKPD 2021, di mana pagu pendapatannya masih menggunakan pagu alokasi dana transfer ke daerah sebelum masa pandemi Covid-19.
Badan Anggaran DPRD Sikka bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini mulai serius membahas RAPBD 2021. Waktu pembahasan direncanakan selama 3 hari, karena selanjutnya hasil pembahasan harus dikonsultasikan ke Pemprop NTT di Kupang pada akhir Nopember ini.*** (eny)
