Maumere-SuaraSikka.com: “Kabur air” tentang suku bunga pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi akhirnya terjawab. Ternyata bunga pinjaman daerah sebesar 6,19 persen pertahun.
Informasi ini resmi disampaikan Tim DPRD Sikka yang melakukan konsultasi langsung ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil konsultasi ini secara tidak langsung membantah informasi yang beredar selama ini dan gencar disosialisasikan di mana-mana bahwa suku bunga 6,19 persen perdelapan tahun atau 0,77 pertahun.
Tim DPRD Sikka yang melakukan konsultasi yakni Fabianus Toa, Antonius Bata, Philipus Fransiskus, Herlindis Donata da Rato, Alexander Agatho Hasulie, Ferdinandus Mboy, dan Antonius Hendrikus Rebu. Mereka didampingi Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sikka Lodovikus Lotak.
Fabi Toa menginformasikan bahwa Tim DPRD Sikka bertemu Nanang Arifin dan Debrian Saragih selaku Team Leader Relationship Manager PT SMI.
Secara resmi Tim DPRD Sikka belum menyampaikan hasil konsultasi melalui rapat internal. Namun informasi tertulis sudah didistribusikan kepada anggota DPRD Sikka.
Dari laporan tertulis hasil konsultasi, jelas disebutkan bahwa suku bunga pinjaman daerah sebesar 6,19 persen pertahun dari nilai out standing.
“Jadi bunga 6,19 pertahun dari nilai out standing, tidak dibagi delapan tahun,” tulis laporan hasil konsultasi.
Selain suku bunga, ada pula biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang melakukan pinjaman.
Disebutkan ada biaya pengelolaan sebesar 0,185 persen pertahun dari out standing, serta biaya provisi sebesar 1 persen. Biaya provisi dibayarkan hanya satu kali saja dengan sistem transfer dari APBD ke rekening PT SMI.
Pemkab Sikka mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 216.450.090.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun. Pengembalian pinjaman beserta bunga mulai dicicil sejak tahun 2023.
Dengan bunga pinjaman 6,19 pertahun, maka APBD harus sisihkan Rp 13.398.260.571 setiap tahun. Jauh berbeda dengan kampanye 0,77 pertahun yang hanya menelan biaya Rp 1.666.665.693.
Sesungguhnya rapat internal sudah digelar sejak Senin (7/6) untuk mendengarkan laporan konsultasi Tim Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka dan Tim Pinjaman Daerah.
Dalam rapat internal kemarin yang dipimpin Ketua DPRD Sikka Donatus David, Tim Perubahan Peraturan Tatib yang ke Kemendagri sudah menyampaikan hasil konsultasi baik secara lisan maupun tertulis.
Ketika hendak masuk pada laporan hasil konsultasi ke PT SMI, Ketua DPRD Sikka menskors rapat karena ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Rapat internal dilanjutkan Selasa (8/6) hari ini. Kali ini yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri. Karena sebagian besar anggota DPRD Sikka berhalangan hadir, sehingga diskors sampai Rabu (9/6) besok.*** (eny)
