Maumere-SuaraSikka.com: Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sikka sepertinya mulai retak lagi. Terlihat mulai terjadi perang media terkait pinjaman daerah.
Berawal dari pernyataan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo pada media online tentang perkembangan proses pinjaman daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sikka memastikan akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pinjaman Daerah pada Rabu (4/8).
Pernyataan Bupati Sikka tersebut bikin gereget lembaga legislatif. Pimpinan DPRD dan Pimpiman Fraksi menilai ada hal yang tidak beres dalam hubungan kemitraan.
“Kami baru tahu dari berita media, kalau Bupati mau tanda tangan PKS pada Rabu nanti. Belum ada pemberitahuan resmi kepada DPRD,” tukas Ketua DPRD Sikka Donatus David di ruang kerjanya, Senin (2/8).
Pernyataan Ketua DPRD Sikka itu disampaikan melalui konperensi pers, dihadiri Wakil Ketua DPRD Sikka dan 9 Pimpinan Fraksi.
Tanggapan melalui konperensi pers merupakan hasil kesepakatan bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
“Bupati menyampaikan melalui media online, dan kami juga tanggapi melalui media,” kilah Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa.
Komunikasi dua lembaga ini mulai retak. Apalagi terkesan pemerintah mengabaikan begitu saja rekomendasi proses dan mekanisme pinjaman daerah yang diberikan DPRD Sikka.
Setidaknya ada dua rekomendasi DPRD Sikka kepada pemerintah yakni memfasilitasi pertemuan segitiga antara Pemkab Sikka, DPRD Sikka dan PT SMI sebelum penandatanganan PKS.
Rekomendasi lain, yakni draft PKS diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sikka sebelum dilakukan penandatanganan PKS.
“Kami hanya mau menegaskan kepada pemerintah, sebelum tanda tangan PKS, lebih elegan kalau bisa dilaksanakan dulu rekomendasi DPRD Sikka,” tegas Ketua DPRD Sikka.
Ketua DPRD Sikka memastikan hingga Senin (2/8) pemerintah belum memfasilitasi pertemuan segitiga bersama PT SMI. Demikian pun draft PKS belum disampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat itu.
Gorgonius Nago Bapa menegaskan bahwa pertemuan segitiga menjadi sangat penting karena selama ini antara Pemkab dan DPRD Sikka masih terjadi perbedaan pemahaman tentang pinjaman daerah.
Sejauh yang diikuti media ini, menurut pemerintah bunga pinjaman daerah sebesar 6,19 persen perdelapan tahun. Sementara hasil konsultasi DPRD Sikka ke PT SMI, diperoleh penjelasan bunga sebesar 6,19 persen pertahun.
Dalam Rapat Kerja beberapa waktu lalu, besaran bunga berbeda versi ini terus menjadi polemik karena sumber informasi justeru berasal dari PT SMI.
Karena masih berbeda penjelasan dan pemahaman, DPRD Sikka kemudian merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pertemuan segitiga, sehingga terjadi persepsi yang sama tentang proses dan mekanisme pinjaman daerah.*** (eny)
