Pemahaman Kebencanaan di Sikka Masih Sangat Rendah

Maumere-SuaraSikka.com: Pemahaman kebencanaan di Kabupaten Sikka terbilang masih sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala.

Salah satu kendala yang sangat tampak yakni kurangnya sosialisasi dan edukasi. Kendala ini lebih kepada faktor minimnya anggaran yang berpihak kepada penanggulangan kebencanaan.

Biaya tidak terduga (BTT) tahun 2021 mencapai Rp 20 miliar lebih. Alokasinya antara lain untuk penanggulangan kebencanaan, tetapi justeru lebih didominasi oleh kepentingan pembangunan fisik.

Rendahnya pemahaman warga Kabupaten Sikka menjadi diskursus serius Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Sikka pada rapat koordinasi yang berlangsung di Aula BPBD Sikka, Selasa (21/12).

Rapat koordinasi itu sendiri membahas dua agenda yakni Evaluasi Penanganan Gempa 14 Desember 2021 minggu lalu, dan Kesiapsiagaan menghadapi Ancaman Bencana Akhir Tahun 2021 dan Triwulan I 2022.

Akibat rendahnya pemahaman kebencanaan, sangat jelas terlihat pada situasi kepanikan warga masyarakat ketika terjadi gempa minggu lalu.

Forum rapat koordinasi membeberkan berbagai respon paskah terjadi gempa bumi, dampak dari rendahnya pehamaman masyarakat terhadap masalah kebencanaan.

Misalnya digambarkan ada warga masyarakat yang evakuasi mandiri dari Bebeng Kelurahan Wolomarang ke Keluran Beru.

Sebaliknya saat bersamaan ada juga warga Kelurahan Beru yang evakuasi mandiri ke Bebeng.

Evakuasi mandiri dilakukan spontanitas menyusul informasi gempa bumi yang berpotensi tsunami.

“Bebeng dan Beru itu sama-sama dekat dengan Laut Flores. Padahal seharusnya masyarakat evakuasi ke tempat yang lebih tinggi,” ujar Riswan dari Basarnas Maumere.

Lain lagi contoh kasus dari Kelurahan Wairotang. Beberapa warga enggan evakuasi mandiri, dengan alasan belum ada alarm tsunami.

Ternyata pada saat terjadi gempa bumi, alarm tsunami sedang dalam keadaan rusak, dan kondisi ini tidak pernah diketahui publik.

“Syukur tidak terjadi tsunami, kalau saja terjadi, warga bisa saja jadi korban, karena sampai kapan pun alarm yang rusak tidak akan berbunyi,” ujar Vicky da Gomez.

Di tengah pemahaman kebencanaan yang rendah, menurut Alex Armanjaya dari Yaspem Maumere, kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya standar informasi yang pasti.

Tidak ada standar informasi dari otoritas yang berwenang, mengakibatkan warga mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Padahal, kata dia, informasi yang jelas dan tepat sangat dibutuhkan sehingga masyarakat bisa melakukan tindakan selanjutnya secara terarah dan tepat sesuai prosedural.

Dampak dari tidak ada sistem informasi terpusat, menimbulkan kepanikan-kepanikan. Tindakan panik, bisa saja merugikan diri sendiri atau orang lain.

Edukasi
Terhadap kondisi yang terjadi, forum rapat koordinasi FPPB Sikka berkesimpulan untuk segera dilakukan edukasi publik.

Dengan demikian masyarakat memahami secara baik prosedural penanggulangan kebencanaan.

Untuk jangka pendek, edukasi kebencanaan akan lebih difokuskan kepada bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim.

Ketua FPPB Sikka Yuven Wangge yang memimpin rapat koordinasi menawarkan berbagai bentuk dan model edukasi yang murah dan praktis.

Hal ini mengingat FPPB Sikka sendiri tidak punya cukup finansial untuk melaksanakan edukasi secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang.

“Kita buat edukasi gratis, tetapi yang praktis, misalnya dengan selebaran-selebaran,” tawar dia.

Kepala Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda Maumere Ota Thalo mendukung penuh upaya FPPB Sikka melaksanakan edukasi kebencanaan yang praktis. Dia akan berbagi informasi sebagai materi edukasi.

Forum rapat koordinasi FPPB Sikka juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan.

Rapat koordinasi FPPB Sikka dihadiri berbagai unsur seperti TNI Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, dan jajaran pengurus FPPB Sikka.

Sekretaris BPPD Sikka Paskalis Paseli yang membuka rapat koordinasi sempat menggambarkan bagaimana tindakan yang dilakukan BPPD Sikka paskah terjadi gempa bumi minggu lalu.

Dia mengakui masih banyak keterbatasan, antara lain jumlah staf yang sedikit, tidak maksimalnya Pusdalops, termasuk awalnya kesulitan menentukan titik kumpul.*** (eny)