Maumere-SuaraSikka.com: Pemkab Sikka berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengandalkan kontribusi BUMD. Fraksi Gerindra menimpalinya sebagai sebuah lips service semata.
Wakil Bupati Sikka Romanus Woga dalam Pidato Pengantar KUAPPAS TA 2023 menjelaskan pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendapatan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 911.370.000.000, belum termasuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.
Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah TA 2022, anggaran sebesar Rp 1.183.365.000.000, dengan realisasi per 15 Juli 2022 mencapai sebesar Rp 494.935.319.769,16 atau setara 41,82 persen.
Wabup Sikka melanjutkan untuk dapat mencapai dan meningkatkan target pendapatan daerah, Pemkab Sikka telah melakukan kebijakan pendapatan daerah tahun 2023.
Setidaknya, terdapat 7 arah kebijakan. Pertama, pengembangan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efisien dan transparan.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas.
Ketiga, pengembangan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat.
Keempat, optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Kelima, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Keenam, optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.
Dan ketujuh, optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah.
Lips Service
Fraksi Partai Gerindra menanggapi salah satu strategi pemerintah mendongkrak PAD yakni melalui optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.
“Bagi Fraksi, ini hanya sekesar lips service saja,” timpal Sufriyance Merison Botu.
Fraksi Partai Gerindra beralasan dua BUMD yang ada di Kabupaten Sikka yakni Perumda Wair Puan dan Perumda Mawarani, tidak bisa diharapkan sama sekali kontribusinya bagi PAD.
Perumda Wair Puan pada Periode 2019-2021 mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar lebih. BPK Perwakilan NTT melalui hasil audit menyatakan perusahaan daerah itu tidak sehat.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyebutkan dari aspek regulasi syarat pelanggan, belum mencapai target, sehingga tidak bisa diharapkan berkontribusi bagi PAD.
Sedangkan Perumda Mawarani, terang Fraksi Partai Gerindra, hanya mengandalkan SPBU, yang saat ini layaknya hidup enggan mati tak mau.
Berdasarkan hal ini, Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk segera merancang alternatif strategis lainnya yang lebih konkrit dan solutif.*** (eny)
