Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka menemukan 5 paket proyek yang pekerjaannya sudah berkontrak, tapi belum ada aktifitas pekerjaan alias 0 persen. Nilai kontrak 5 paket proyek ini mencapai Rp 3.147.946.854,79.
Temuan DPRD Sikka ini disampaikan Ketua DPRD Sikka Donatus David pada pidato politik penutupan sidang paripurna dengan agenda Penetapan Perubahan APBD Sikka TA 2022, Selasa (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengatakan temuan DPRD Sikka tersebut menyangkut pelaksanaan fisik tahun 2022 yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana investasi daerah (DID), dan pinjaman daerah.
“Kondisi riil yang kami temukan di lapangan, masih ada paket pekerjaan yang sama sekali belum dilaksanakan,” ungkap Donatus David.
Dia lalu menguraikan secara detail 5 paket proyek yang meski sudah dilakukan kontrak kerja, tapi belum ada aktifitas pekerjaan.
Pertama, pembangunan jalan baru Desa Ladolaka di Kecamatan Palue oleh CV Bintang Theresa. Nilai kontrak Rp 244.723.838, sesuai surat perintah melaksanakan kerja (SPMK) tanggal 13 Desember 2021 dan selesai 6 Oktober 2022.
Kedua, pembangunan rabat jalan Dusun Ndeo Tosalangga Desa Ladolaka di Kecamatan Palue oleh CV Sanggaria. Nilai kontrak Rp 199.951.000, dengan SPMK tanggal 2 Maret 2022.
Ketiga, pembangunan ruas jalan Lere-Natakoli di Kecamatan Mapitara oleh CV Kembar. Nilai kontrak Rp 458.000.016,79, sesuai SPMK tanggal 13 Deaember 2021.
Keempat, pembangunan ruas jalan Nangablo-Hagarahu di Kecamatan Nita oleh CV Balista Timor. Nilai kontrak Rp 934.035.000, sesuai SPMK tanggal 13 Desember 2021.
Dan kelima, peningkatan jalan Nita-Riit di Kecamatan Nita oleh CV Balista Timor Perkasa. Nilai kontrak Rp 1.311.237.000, sesuai SPMK tanggal 13 Desember 2021.
Selain 5 paket bermasalah ini, DPRD Sikka juga menemukan 1 paket pekerjaan yang belum dilakukan pelelangan yakni pembangunan ruas jalan Desa Kokowair-Bendungan Nangatobong.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan paket-paket pekerjaan ini,” tegas dia.
Sejalan dengan itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi program dan kegiatan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Benediktus Lukas Raja menyebut pengerjaan ruas jalan Nangablo-Hagarahu dan ruas jalan Nita-Riit yang masing-masing masih 0 persen.
“Prinsip Fraksi PDI Perjuangan bahwa pendekatan ini harus mendapat perhatian secara berimbang agar upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat bersumber dari kualitas demokrasi kita,” ujar dia.
Fraksi Partai Gerindra juga mengimbau pemerintah mengawasi secara seksama serta bertindak tegas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, terdapat sejumlah pekerjaan yang sama sekali belum dikerjakan.
Seperti ruas jalan Hale-Kilawair, ruas jalan Bola-Sikka, ruas jalan Kei-Riit, jaringan air minum bersih IKK Nita yang masih tersendat sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini, pekerjaan bahu jalan Nita-Riit, dan ruas jalan Nangablo-Hagarahu.
Pada bagian lain, Ketua Fraksi Partai Nasdem Alexander Agatho Hasulie mengatakan pekerjaan ruas jalan Hale-Kilawair yang menggunakan dana pinjaman daerah, baru mencapai 17 persen.
Dia meminta upaya pemerintah mendorong rekanan pelaksana menyelesaikan pekerjaan sebelum akhir tahun ini.*** (eny)
