Ivan Baba Djoedye kemudian berdiri di atas tumpukan batu lalu membacakan 7 Tuntutan Forum Rakyat Resah dan Gelisah Kabupaten Sikka. Adapun 3 tuntutan ditujukan kepada Presiden RI, serta 4 tuntutan ditujukan kepada masing-masing Gubernur NTT, BPK Perwakilan NTT dan Ombudsman NTT, Bupati Sikka, dan Pimpinan DPRD Sikka.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto agar dapat memerintahkan Menteri Kesehatan untuk bisa memberi solusi pengadaan Dokter Spesialis Bagi RSUD TC Hillers Maumere sebagai rumah sakit rujukan Tipe C untuk masyarakat Flores- Lembata, mengingat kebutuhan masyarakat baik ibu hamil/melahirkan serta pasien umum.
Kedua, Presiden Prabowo Sublanto agar dapat memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memberi perhatian khusus untuk peninjauan kembali Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025 khusus alokasi Pokir dan Tunjangan DPRD Sikka yang dianggap tidak wajar bisa diubah menyesuaikan nilai kewajaran di daerah agar terjadi efisiensi anggaran yang berdampak pada sisa anggaran untuk dialihkan ke kemendesakan anggaran pembiayaan dokter spesialis demi kebutuhan yang sifatnya lebih urgen ketimbang pokir untuk pengadaan kursi, tenda jadi dan pengadaan lainnya yang tidak berdampak pada kebutuhan dasar pembangunan masyarakat dan wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga, Presiden Prabowo Subianto agar dapat memerintahkan Menteri Perdagangan untuk segera mengutus tim khusus ke Sikka yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT untuk memediasi penyelesaian masalah pasar rakyat di Kelurahan Wolomarang Dusun Wuring antara masyarakat, para penjual dan pedagang, Pemda dan DPRD Sikka untuk menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat di pasar tersebut menjadi aman dan terpeliharanya toleransi umat beragama di Kabupaten Sikka.
Keempat, Gubernur NTT agar dapat membantu memperjuangkan penyediaan dokter spesialis untuk RSUD TC Hillers Maumere mengingat sangat membantu rujukan untuk pasien Flores-Lembata serta mempercepat penanganan penyelesaian masalah korupsi di Sikka dan penyelesaian masalah pasar rakyat di Kelurahan Wolomarang Dusun Wuring dengan meminta kerja sama BPK Perwakilan NTT dan Ombudsman NTT untuk melakukan audit terhadap Tunjangan dan Operasional serta pengelolaan dana hibah Pokir DPRD Kabupaten Sikka sesuai output dan outcome.
“Apabila banyak terjadi penyimpangan dan tidak tepat sasaran dan berdampak pemberdayaan berkelanjutan agar memberi rekomendasi untuk penghapusan Pokir DPRD sehingga memberi manfaat baik bagi pemerintah daerah untuk fokus dalam pengalokasian anggaran tiap dinas SKPD untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Sikka,” seru Ivan Baba Djoedye.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
